Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berhasil menyelenggarakan deklarasi damai sebagai tindak lanjut atas perselisihan antara warga Desa Domato dan Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan. Deklarasi yang mengusung tema "Bersatu dalam Keberagaman, Bersama Menjaga Kedamaian" ini digelar di Mako Brimob Batalyon C Pelopor pada Rabu, 23 September 2026, dan dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Barat, James Uang. Kehadiran aparat keamanan dari TNI dan Polri turut memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas wilayah pascakonflik. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa antarwarga secara damai, sekaligus memperkuat kerukunan warga di tingkat akar rumput.
Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Rekonsiliasi Konflik
Bupati James Uang telah turun langsung memediasi kedua belah pihak sejak sehari sebelum deklarasi. Dalam proses mediasi, ia menyoroti dampak negatif ketegangan terhadap perekonomian warga, terutama rasa takut yang melanda para pedagang di sekitar lokasi konflik. Pemerintah daerah menekankan pentingnya rekonsiliasi konflik secara menyeluruh untuk memulihkan kerukunan warga dan memastikan aktivitas ekonomi kembali normal. James Uang mengapresiasi komitmen kuat masyarakat kedua desa untuk mengakhiri perselisihan dan menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI/Polri yang telah bersiaga di lokasi guna mencegah bentrokan susulan. Langkah ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator perdamaian di tingkat akar rumput, sekaligus menguatkan sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat.
Sinergi Aparat Keamanan dan Komitmen Pemulihan Wilayah
Plt Kapolres Halmahera Barat, AKBP Muhammad Musni, menyambut baik deklarasi ini sebagai wujud nyata keinginan warga untuk berdamai. Pihaknya berencana menarik sekitar 200 personel pengamanan secara bertahap seiring dengan kondisi wilayah yang mulai kondusif. Sementara itu, Dandim 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi, memastikan bahwa situasi di lapangan sudah aman terkendali tanpa adanya korban jiwa, berkat sinergi antara TNI, Polri, dan Brimob. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menginventarisir dan memvalidasi semua kerusakan materiil sebagai tanggung jawab negara dalam proses pemulihan pascakonflik. Data kerusakan akan menjadi dasar bagi alokasi anggaran rehabilitasi yang transparan dan tepat sasaran.
Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan sengketa antarwarga. Beberapa poin penting yang dapat dicatat dari proses ini meliputi:
- Deklarasi damai yang difasilitasi langsung oleh Bupati James Uang di Mako Brimob Batalyon C Pelopor, Kecamatan Jailolo Selatan.
- Mediasi dilakukan secara intensif sejak H-1 deklarasi, dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan rasa aman warga.
- Keterlibatan aktif TNI/Polri dalam pengamanan wilayah, termasuk rencana penarikan 200 personel setelah situasi dinyatakan kondusif.
- Tidak ada korban jiwa dalam perselisihan, berkat respons cepat aparat keamanan.
- Pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi dan validasi kerusakan materiil sebagai bagian dari tanggung jawab pemulihan.
Sebagai catatan strategis, keberhasilan deklarasi damai ini menjadi model bagi daerah lain di Provinsi Maluku Utara dalam menangani potensi konflik antarwarga. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat direkomendasikan untuk memperkuat program kerukunan warga berbasis kearifan lokal, melanjutkan rehabilitasi infrastruktur ekonomi, dan memastikan pengawasan keamanan pasca-rekonsiliasi agar tidak terjadi eskalasi kembali. Replikasi pendekatan ini dapat memperkuat stabilitas wilayah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran mediator pemerintah daerah dalam rekonsiliasi konflik.
