Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berhasil mendeklarasikan perdamaian antara warga Desa Domato dan Desa Sidangoli Dehe di Kecamatan Jailolo Selatan pada Selasa, 14 Maret 2025. Deklarasi yang bertajuk 'Bersatu dalam Keberagaman, Bersama Menjaga Kedamaian' ini dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Barat, James Uang, dan berlangsung di Mako Brimob Batalyon C Pelopor. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Julius Marau, Kapolres Halmahera Barat, Dandim 1501/Ternate, serta kepala desa dan tokoh masyarakat dari kedua desa. Langkah ini merupakan respons cepat pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian masyarakat setempat.
Dinamika Mediasi dan Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati James Uang turun langsung memediasi kedua belah pihak sebelum deklarasi dan menyampaikan apresiasi atas komitmen warga untuk mengakhiri ketegangan. Ia menegaskan bahwa situasi tidak kondusif telah memukul perekonomian warga, termasuk para pedagang, dan berpotensi meluas ke seluruh wilayah Jailolo Selatan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menginventarisir dan memvalidasi semua kerusakan materiil sebagai bentuk tanggung jawab. Mediasi yang dilakukan oleh Bupati James Uang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai dan berkeadilan. Dinamika mediasi yang dilakukan melalui pendekatan dialogis dan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat keamanan menghasilkan kesepakatan bersama untuk menghentikan perselisihan. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam penanganan konflik ini antara lain:
- Lokasi konflik berada di Desa Domato dan Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.
- Dampak ekonomi yang ditimbulkan meliputi terganggunya aktivitas perdagangan dan potensi kerugian materiil pada fasilitas umum.
- Langkah pemerintah daerah mencakup inventarisasi kerusakan, pemulihan kepercayaan masyarakat, serta penguatan forum komunikasi antar desa.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah berupaya tidak hanya menyelesaikan konflik secara langsung, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Halmahera Barat.
Sinergi Aparat Keamanan dan Stabilitas Wilayah
Plt Kapolres Halmahera Barat AKBP Muhammad Musni dan Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi menyambut baik deklarasi perdamaian ini. Mereka memastikan kondisi di lapangan sudah aman dan terkendali tanpa korban jiwa, berkat sinergi ketat antara TNI, Polres, dan Brimob. Dengan pulihnya situasi, pihak kepolisian berencana menarik pasukan pengamanan yang sebelumnya disiagakan di lokasi. Sinergi aparat keamanan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas wilayah pasca konflik sosial di Halmahera Barat. Keberhasilan mediasi ini menjadi contoh penanganan konflik sosial di wilayah Halmahera Barat. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat forum komunikasi antar desa dan melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap langkah preventif untuk meminimalkan potensi kerawanan di masa depan.
