Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Kepolisian Resor Yahukimo telah berhasil menetralisasi seorang pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam sebuah operasi penindakan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu, 17 Juni 2026. Operasi yang berlangsung di Jalan Poros Logpon KM 7, Distrik Dekai, ini berhasil mengeliminasi sasaran yang teridentifikasi sebagai AP alias Y alias AS, yang menduduki posisi strategis sebagai Komandan Operasi Batalyon HSSBI Kodap XVI. Tindakan ini merupakan bagian integral dari kerangka sistematis penegakan hukum dan penguatan keamanan wilayah di wilayah Papua.
Operasi Pengamanan dan Netralisasi Aktor Kunci KKB
Operasi ini diawali dengan kegiatan penggerebekan dan penggeledahan di sebuah rumah di belakang Gereja Metanoia, Kota Dekai, yang diduga menjadi markas kelompok bersenjata HSSBI. Dalam fase pengamanan awal ini, tim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti vital dan mengamankan satu orang berinisial HS untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kronologi penindakan terhadap target utama, AP alias Y alias AS, terjadi ketika petugas berupaya menghentikannya untuk dilakukan pemeriksaan. Target melarikan diri menuju area hutan dan mengabaikan tembakan peringatan, sehingga berdasarkan prosedur standar operasi kepolisian dalam situasi berisiko tinggi, tindakan tegas dilakukan dan mengakibatkan target tewas di tempat kejadian perkara (TKP).
Barang Bukti dan Implikasi Strategis bagi Keamanan Teritorial
Operasi gabungan ini berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan indikasi aktivitas KKB dan implikasi bagi keamanan wilayah. Barang bukti yang diamankan mencakup:
- Dari penggerebekan awal: Satu butir amunisi kaliber 5,56 mm, berbagai senjata tajam dan busur panah, satu unit telepon genggam, serta perlengkapan pendukung operasi militer.
- Dari TKP penindakan utama: Lima butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu unit telepon genggam, dan satu unit sepeda motor yang digunakan target.
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, momentum keberhasilan penindakan ini perlu diikuti dengan langkah-langkah strategis yang bersinergi. Rekomendasi mencakup penguatan fungsi intelijen teritorial berbasis masyarakat dan optimalisasi forum koordinasi keamanan daerah (Forkopimda) untuk mempertahankan stabilitas pasca-operasi. Langkah lanjutan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di daerah rawan konflik sangat diperlukan untuk mengkonsolidasikan hasil operasi dan membangun ketahanan wilayah yang berkelanjutan.
