Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah untuk membahas penyelesaian konflik perang suku yang terjadi di Distrik Wouma. Konflik ini melibatkan Suku Lany dan Suku Yali, berlangsung antara tanggal 6 hingga 15 Mei 2026, dan telah mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur publik. Rapat koordinasi ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat TNI-Polri di wilayah tersebut.
Analisis dan Respon Administratif Terhadap Konflik di Distrik Wouma
Rapat tersebut berhasil menghasilkan beberapa langkah strategis dan respons administratif yang langsung dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait. Langkah-langkah ini difokuskan pada pemulihan kondisi sosial masyarakat dan rehabilitasi infrastruktur yang terdampak konflik perang suku. Secara struktural, langkah-langkah tersebut mencakup:
- Peninjauan dan pembangunan kembali jembatan gantung di Kampung Logonoba yang ambruk akibat konflik, sebagai bagian dari program pembangunan jembatan untuk menunjang akses transportasi dan ekonomi masyarakat.
- Pelaksanaan pendataan secara sistematis serta pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat konflik.
- Perintah kepada pemerintah daerah untuk memperbarui dan melaporkan data korban jiwa secara akurat dan resmi kepada instansi terkait.
- Instruksi agar pemerintah provinsi dan kabupaten melaksanakan pertemuan rutin dengan aparat keamanan untuk memantau perkembangan situasi dan mencegah eskalasi konflik.
Inisiasi Regulasi Daerah untuk Pencegahan Konflik Berkelanjutan
Poin penting lain yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah kebutuhan mendesak untuk memiliki regulasi daerah yang spesifik dalam penanganan dan pencegahan konflik perang suku di wilayah Papua. Pemerintah mendorong Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang mengatur hal tersebut. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dan aparat dalam mengelola potensi kerawanan sosial di tingkat teritorial, khususnya di Kabupaten Jayawijaya dan wilayah sekitarnya. Pembentukan Perdasus ini merupakan langkah preventif yang strategis untuk membangun mekanisme resolusi konflik yang lebih terstruktur dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan ad hoc.
Seluruh komponen pemerintah juga mengimbau masyarakat Jayawijaya, terutama yang berada di wilayah terdampak seperti Distrik Wouma, untuk menjaga persatuan dan menghindari segala tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Imbauan ini disampaikan demi terciptanya kedamaian dan stabilitas sosial yang berkelanjutan, serta untuk mendukung proses pemulihan dan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam forum ini menunjukkan komitmen tinggi untuk menangani kerawanan wilayah dengan pendekatan multi-sektor.
Dari perspektif teritorial dan pemerintahan daerah, pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu memperkuat kapasitas monitoring sosial di tingkat distrik dan kampung, khususnya pada komunitas dengan sejarah konflik horizontal. Rekomendasi strategis mencakup integrasi data kerawanan sosial ke dalam sistem perencanaan daerah, serta peningkatan frekuensi dialog antara pemerintah lokal, tokoh adat, dan aparat keamanan untuk membangun early warning system yang efektif. Pembangunan jembatan dan infrastruktur lainnya harus diprioritaskan tidak hanya sebagai rehabilitasi fisik, tetapi juga sebagai simbol rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial antar komunitas.
