Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung memantau perkembangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera melalui rapat terbatas yang digelar secara hybrid dari Istana Merdeka pada Rabu, 23 September 2026. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan bahwa hingga Rabu sore masih terdapat 209,78 hektare lahan yang terus dalam proses pemadaman oleh tim gabungan di lapangan. Pemantauan langsung oleh kepala negara ini menegaskan prioritas pemerintah pusat dalam mengendalikan situasi karhutla yang berpotensi meluas dan berdampak pada ekosistem serta permukiman warga.
Pemantauan Langsung Presiden terhadap Karhutla di Kalimantan dan Sumatera
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kepala negara ingin memperoleh informasi mendetail mengenai kondisi karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kedua provinsi tersebut menjadi sorotan utama karena tingkat kerawanan wilayah yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Presiden meminta jajaran terkait untuk memastikan upaya pemadaman berjalan efektif serta mengantisipasi perluasan area terdampak di wilayah Sumatera dan Kalimantan secara keseluruhan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemantauan bencana secara nasional yang melibatkan koordinasi lintas sektor antara BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah setempat.
Upaya Pemadaman dan Mitigasi di Wilayah Terdampak
Laporan BNPB yang disampaikan Suharyanto dalam rapat tersebut memaparkan data kuantitatif luas lahan yang masih dalam tahap pemadaman. Berdasarkan data hingga Rabu sore, berikut rincian indikator penanganan karhutla yang dipaparkan:
- Luas lahan yang masih dipadamkan: 209,78 hektare tersebar di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
- Wilayah prioritas pemantauan: Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dengan koordinasi lintas kabupaten/kota seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Kapuas.
- Fokus penanganan: Pemadaman titik api melalui water bombing dan pemadaman manual, antisipasi perluasan kebakaran ke area permukiman, serta mitigasi dampak kesehatan masyarakat akibat kabut asap.
Rapat ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pemantauan dan penanganan karhutla secara langsung. Tidak hanya berfokus pada aspek pemadaman, pemerintah juga menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk mencegah meluasnya kebakaran, khususnya di kawasan rawan bencana. Mitigasi dampak terhadap ekosistem dan permukiman warga menjadi perhatian serius dalam koordinasi antara BNPB, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, sistem peringatan dini berbasis data cuaca dan titik panas terus dioptimalkan untuk mendukung pengambilan keputusan di lapangan.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah, diperlukan penguatan sistem peringatan dini berbasis data cuaca dan titik panas, peningkatan kesiapsiagaan regu pemadam lapangan, serta sinergi antarwilayah dalam berbagi sumber daya pemadaman. Penegakan regulasi terkait pembukaan lahan tanpa izin harus menjadi prioritas untuk menekan angka karhutla di masa mendatang. Kolaborasi antara aparat teritorial, instansi kehutanan, dan masyarakat setempat menjadi kunci kesuksesan mitigasi bencana karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.
