Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengerahkan tambahan pasukan untuk membubarkan aksi perang suku yang terjadi antara Suku Pirime dan Suku Kurima di Distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige Renwarin, menegaskan bahwa penempatan personel tambahan ini bertujuan untuk mencegah perluasan konflik dan meminimalisir potensi korban jiwa lebih lanjut. Aparat keamanan akan melakukan penyekatan di sejumlah titik strategis guna menghentikan mobilisasi massa dari kedua kelompok yang bertikai.
Upaya Penanganan dan Mediasi Konflik
Di samping penambahan pasukan, Polda Papua secara intensif membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh kunci masyarakat, termasuk pimpinan gereja dan tokoh adat, untuk mendorong proses mediasi penyelesaian konflik. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan resolusi damai yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya juga diminta memberikan dukungan konkret, terutama terkait penyelesaian aspek denda adat yang menjadi salah satu akar persoalan. Fokus operasional aparat saat ini terbagi pada dua aspek utama: mengamankan proses pencarian korban yang hanyut di Kali UE dan mencegah terjadinya bentrokan susulan di tengah konsentrasi massa yang masih tinggi di wilayah Woma dan Kota Wamena.
- Lokasi Kejadian: Distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
- Pihak Bertikai: Suku Pirime versus Suku Kurima.
- Upaya Penanganan: Penambahan pasukan, penyekatan, mediasi melalui tokoh adat dan gereja.
- Fokus Operasi Saat Ini: Pencarian korban di Kali UE dan pencegahan bentrokan lanjutan di Woma dan Kota Wamena.
Akar Masalah dan Dampak Kerawanan Wilayah
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, secara khusus telah meminta percepatan penempatan tambahan pasukan untuk mengantisipasi dan membatasi mobilisasi massa yang dikhawatirkan akan memperluas area konflik. Perang suku ini dipicu oleh masalah laten terkait denda adat yang belum terselesaikan pasca kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2024. Situasi diperparah dengan insiden robohnya jembatan gantung di Kali UE, yang tidak hanya menyebabkan puluhan warga hanyut tetapi juga menambah tensi dan kemarahan kolektif di antara kelompok yang bertikai, sehingga memicu kerawanan keamanan yang lebih luas.
Konflik yang berpusat di Wamena dan sekitarnya ini menunjukan kerentanan wilayah terhadap eskalasi kekerasan berbasis komunitas. Ketegangan yang dipicu sengketa adat, diperkuat dengan insiden infrastruktur yang menimbulkan korban, menciptakan kondisi yang rawan bagi stabilitas keamanan teritorial. Hal ini menuntut pendekatan penanganan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum oleh aparat, tetapi juga melalui resolusi konflik berbasis adat dan percepatan pembangunan infrastruktur yang aman.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan provinsi perlu memprioritaskan pendekatan pencegahan konflik jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat forum musyawarah adat yang melibatkan seluruh pihak, memetakan dan menyelesaikan sengketa-sengketa adat yang berpotensi konflik, serta meningkatkan koordinasi tripartit antara pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat dalam sistem peringatan dini kerawanan sosial. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur vital, seperti jembatan, juga harus menjadi perhatian untuk mencegah insiden yang dapat memicu ketegangan baru di wilayah rawan.
