Kepolisian Daerah (Polda) Maluku telah menetapkan status pengamanan khusus di dua lokasi di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, menyusul insiden bentrok antar-kampung yang terjadi pada 17 April 2026. Konflik yang melibatkan warga Desa Pelauw dan Desa Kailolo tersebut berakar pada sengketa batas tanah ulayat yang belum tuntas. Insiden ini mengakibatkan lima korban luka-luka serta kerusakan material pada sejumlah rumah penduduk, mendorong aparat keamanan untuk melakukan intervensi segera guna memulihkan ketertiban.
Respons Aparat Keamanan dan Kondisi Terkini
Kapolda Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Arief Sulistyo, mengonfirmasi bahwa Polda Maluku telah mengerahkan pasukan Brimob dan personel dari Polres Maluku Tengah ke lokasi kejadian. Langkah taktis yang diambil mencakup:
- Pengamanan fisik pada titik-titik episentrum konflik di Pulau Haruku.
- Pemisahan paksa kelompok yang bertikai untuk mencegah eskalasi.
- Pendirian posko pengamanan berlapis untuk memantau pergerakan warga.
Penanganan Pasca-Konflik dan Pemetaan Kerawanan Wilayah
Pasca insiden, aparat tidak hanya fokus pada pengendalian situasi, tetapi juga melakukan penanganan korban dan pendataan kerusakan. Polda Maluku berkoordinasi erat dengan Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah untuk menangani warga yang mengungsi sementara serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Pulau Haruku, sebagai bagian dari Provinsi Maluku, memiliki catatan kerawanan sosial yang periodik, dengan indikator utama berupa:
- Sejarah konflik komunal yang berulang.
- Sengketa batas wilayah adat (tanah ulayat) yang belum dipetakan secara final.
- Dinamika sosial antar-kampung yang rentan dipicu isu kepemilikan lahan.
Insiden ini menyoroti urgensi penyelesaian akar masalah, yakni ketidakjelasan batas wilayah adat. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bersama instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, didorong untuk mempercepat proses pemetaan partisipatif. Pemetaan yang melibatkan seluruh pihak berwenang adat dari kedua desa diperlukan untuk menghasilkan penetapan batas yang sah secara hukum dan adat, sehingga dapat menghilangkan pemicu konflik struktural di masa depan.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan data konflik ini ke dalam sistem pemantauan kerawanan wilayah regional. Pembentukan forum komunikasi permanen antar-desa, yang difasilitasi oleh camat dan melibatkan tokoh pemuda serta perempuan, dapat menjadi early warning system untuk mencegah eskalasi serupa. Langkah proaktif dalam resolusi konflik dan penegasan batas wilayah merupakan investasi keamanan yang vital untuk stabilitas pembangunan di Pulau Haruku dan Kabupaten Maluku Tengah secara keseluruhan.
