Kepolisian Daerah Kalimantan Barat secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan dan Penyelesaian Konflik Agraria sebagai respons struktural terhadap peningkatan sengketa lahan di wilayah provinsi tersebut. Pembentukan satgas ini menyasar lima kabupaten yang teridentifikasi sebagai daerah rawan konflik agraria, yaitu Landak, Sanggau, Sintang, Sekadau, dan Melawi. Inisiatif ini dilandasi laporan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat yang mencatat eskalasi sengketa antara masyarakat adat, perusahaan perkebunan, dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Pemetaan Kerawanan dan Pendekatan Pre-Emptive
Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Arief Budiman, menegaskan bahwa operasi Satgas akan mengedepankan pendekatan pre-emptive atau pencegahan dini. Langkah strategis ini diawali dengan pemetaan komprehensif terhadap titik-titik panas potensi konflik agraria, yang didasarkan pada analisis data historis sengketa dan laporan masyarakat dari lapangan. Metode operasional yang akan diterapkan mencakup beberapa aspek kunci:
- Pelaksanaan patroli preventif di wilayah-wilayah dengan indikasi ketegangan.
- Fasilitasi mediasi multipihak yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- Koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten untuk klarifikasi dan penegasan batas wilayah administrasi.
Struktur Kelembagaan dan Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan satgas ini, yang dipandang sebagai bagian integral dari program ketahanan sosial wilayah. Dukungan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa konflik agraria tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat menjadi penghambat terhadap iklim investasi dan pembangunan daerah. Untuk memastikan efektivitasnya, Satgas Pengamanan dan Penyelesaian Konflik Agraria dibentuk dengan keanggotaan yang bersifat multisektoral, terdiri dari:
- Personel Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai leading sector.
- Perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi.
- Staf dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
- Serta perwakilan dari masyarakat adat setempat sebagai bentuk partisipasi langsung.
Pembentukan satgas ini merefleksikan upaya sistematis dalam mengelola kerawanan wilayah, khususnya yang bersumber dari persoalan agraria di Kalimantan Barat. Fokus pada lima kabupaten tersebut menunjukkan adanya pemilahan prioritas berdasarkan tingkat kerentanan dan frekuensi konflik. Kolaborasi antarlembaga dalam satgas diharapkan dapat menciptakan sinergi antara aspek penegakan hukum, administrasi pertanahan, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, kehadiran Satgas Pengamanan dan Penyelesaian Konflik Agraria Polda Kalimantan Barat perlu diikuti dengan langkah-langkah pendukung dari pemerintah kabupaten terkait. Rekomendasi utama adalah percepatan proses sinkronisasi data pertanahan, penguatan kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam mediasi konflik sederhana, serta sosialisasi regulasi agraria yang jelas dan berkelanjutan kepada masyarakat. Sinergi yang berkelanjutan antara satgas dengan pemerintah daerah akan menjadi kunci dalam menciptakan resolusi konflik yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan teritorial di wilayah Kalimantan Barat.
