Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menaikkan status pengamanan di tiga lokasi situs peninggalan sejarah sebagai respons preventif terhadap laporan Intelkam mengenai potensi ketegangan sosial antar-kelompok masyarakat. Ketiga situs tersebut mencakup Candi Jedong di Kabupaten Mojokerto, Makam Troloyo di Kabupaten Tulungagung, dan Situs Kumitir di Kabupaten Jombang. Peningkatan pengamanan ini bertujuan untuk mencegah kontak fisik dan klaim sepihak yang dapat mengganggu ketertiban umum di wilayah tersebut. Langkah ini diambil berdasarkan pemetaan kerawanan yang mengidentifikasi isu kepemilikan dan perbedaan persepsi historis sebagai sumber potensi konflik.
Respons Keamanan dan Penguatan Personel di Lokasi Situs
Kapolda Jawa Timur menyatakan bahwa langkah peningkatan pengamanan bersifat antisipatif dan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di sekitar situs. Penambahan personel dari satuan Brimob dan Satuan Samapta telah dilakukan, dilengkapi dengan patroli rutin untuk memantau aktivitas di ketiga lokasi. Pemetaan potensi konflik yang dilakukan oleh Bidang Intelkam Polda Jatim mengungkap akar permasalahan pada dua faktor utama, yaitu perbedaan persepsi mengenai nilai historis situs dan klaim terhadap hak ritual. Wilayah-wilayah yang menjadi fokus pengamanan mencakup:
- Candi Jedong, Kabupaten Mojokerto: Teridentifikasi adanya potensi klaim dari kelompok masyarakat berbeda berdasarkan narasi sejarah lokal.
- Makam Troloyo, Kabupaten Tulungagung: Ditemukan indikasi ketegangan terkait hak ritual dan pengelolaan situs.
- Situs Kumitir, Kabupaten Jombang: Pemantauan menunjukkan potensi perselisihan dalam penafsiran artefak dan nilai kultural.
Pendekatan keamanan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup upaya deteksi dini melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk mencegah eskalasi konflik.
Koordinasi Pemerintah Daerah dan Upaya Penyelesaian Konflik Secara Kultural
Pemerintah daerah di tiga kabupaten telah diinstruksikan untuk segera menginisiasi forum dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Instruksi tersebut disampaikan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing daerah, dengan tujuan mencari solusi kultural sebelum ketegangan berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas. Forum dialog dirancang untuk melibatkan perwakilan dari kedua kelompok masyarakat yang berselisih, tokoh adat, serta ahli sejarah untuk memberikan perspektif akademis dan mediasi. Langkah ini sejalan dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan aset cagar budaya sekaligus menjaga harmoni sosial. Pemantauan berkelanjutan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan stabilitas di wilayah sekitar situs, sementara upaya diplomasi kultural dijalankan untuk mengurai akar permasalahan.
Koordinasi antar-lembaga menjadi kunci dalam penanganan situasi ini. Selain kepolisian dan dinas terkait, keterlibatan Muspida setempat juga dioptimalkan untuk membangun komunikasi efektif dengan masyarakat. Pendekatan multi-sektor ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik sekaligus menguatkan fungsi situs sebagai warisan budaya yang inklusif. Data dari pemantauan lapangan akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan pengamanan dan pengelolaan situs ke depannya.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Jawa Timur perlu memprioritaskan penyusunan regulasi atau panduan operasional tentang resolusi konflik di situs cagar budaya. Rekomendasi mencakup pembentukan tim mediasi permanen yang melibatkan unsur kebudayaan, keamanan, dan masyarakat adat, serta integrasi peta kerawanan sosial ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Langkah proaktif dalam dokumentasi dan sosialisasi narasi sejarah yang akomodatif juga dapat mencegah munculnya klaim sepihak di masa mendatang.
