Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dihadapkan pada eskalasi konflik agraria yang bersumber dari tumpang tindih klaim antara hak ulayat masyarakat adat dan izin konsesi usaha kehutanan serta perkebunan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata dinilai kurang komprehensif dalam membangun stabilitas teritorial berkelanjutan. Oleh karena itu, perspektif baru yang mengedepankan pendekatan kultural kini menjadi strategi penting yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan dan tindakan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.
Pemetaan Partisipatif sebagai Basis Resolusi Konflik Agraria
Inti dari pendekatan kultural dalam menyelesaikan konflik agraria di Papua terletak pada proses pemetaan partisipatif batas wilayah adat yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK), secara transparan sebelum penerbitan izin usaha. Langkah-langkah krusial yang menjadi fondasi resolusi meliputi:
- Identifikasi dan verifikasi batas wilayah ulayat berdasarkan pengakuan komunitas adat setempat di setiap kabupaten dan kota.
- Pelibatan aktif para tetua adat, perwakilan perempuan, dan pemuda kampung dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.
- Penggunaan mediasi pihak ketiga yang netral dan dipercaya untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah.
Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah potensi sengketa sejak dini dan membangun landasan hukum yang jelas serta diakui oleh semua pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pemetaan kerawanan wilayah yang lebih akurat.
Peran Strategis Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Advokasi Kearifan Lokal
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat memegang peran sentral dalam mengadvokasi dan mengimplementasikan kerangka penyelesaian berbasis kearifan lokal, selaras dengan semangat Otonomi Khusus yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Peran strategis tersebut mencakup:
- Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodir mekanisme penyelesaian sengketa adat sebagai langkah pertama sebelum proses hukum formal.
- Koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelaraskan kebijakan perizinan usaha dengan peta wilayah adat yang telah disepakati melalui proses partisipatif.
- Memastikan setiap proyek pembangunan di wilayah adat mengintegrasikan mekanisme bagi hasil yang adil dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sebagai bagian dari strategi penguatan stabilitas teritorial.
Dengan langkah ini, konflik tidak hanya dapat diredam, tetapi stabilitas dan ketertiban di tingkat kampung dapat dibangun secara organik dari bawah, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Penerapan pendekatan kultural dalam penyelesaian konflik agraria di Papua merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan keamanan teritorial yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan dialog dan penghormatan pada hak ulayat, siklus kekerasan yang selama ini berulang dapat diputus. Stabilitas wilayah yang dibangun atas dasar pengakuan dan keadilan akan menjadi pondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan di Tanah Papua dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat represif semata.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah disarankan untuk segera membentuk tim terpadu di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Dinas PMK, Dinas Pertanahan, dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat implementasi pemetaan partisipatif dan sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal ini kepada seluruh stakeholder di wilayah administrasinya.
