Penyesuaian garis batas negara di sektor Kalimantan Barat-Sarawak, berdasarkan perjanjian tahun 2025, telah memicu analisis mendalam terhadap kerawanan sosial di wilayah perbatasan. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengidentifikasi potensi disintegrasi sosial yang mengancam 17 desa di dua kabupaten. Fokus utama analisis ini berada pada kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau dan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang mengalami perubahan yurisdiksi atas sumber daya alam dan situs budaya.
Data Kerawanan dan Indikator Ancaman Sosial di Perbatasan
Survei LIPI yang dilaksanakan pada April 2026 terhadap 500 kepala keluarga di zona terdampak menunjukkan indikator kerawanan yang signifikan. Data tersebut mengungkap bahwa mayoritas responden, yakni 68%, merasa hak-hak adat mereka terancam pasca-penyesuaian batas. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap proses kompensasi dari pemerintah tercatat pada 42% responden. Disintegrasi sosial ini diperburuk oleh disparitas ekonomi lintas batas, yang mencakup perbedaan harga barang pokok dan kesenjangan lapangan kerja antara wilayah Indonesia dan Sarawak. Perspektif keamanan dari penelitian ini menyoroti bahwa ancaman tidak hanya bersifat vertikal antara masyarakat dan negara, tetapi juga horizontal antar komunitas yang terpisah oleh garis batas baru.
Analisis Kebijakan dan Rekomendasi Strategis
Analis kebijakan perbatasan menekankan urgensi penerapan pendekatan keamanan manusia yang holistik. Pendekatan ini harus melampaui paradigma keamanan tradisional dan fokus pada kesejahteraan masyarakat tapal batas. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari studi LIPI mencakup dua poin utama:
- Pembentukan forum dialog dwi-negara tingkat komunitas untuk memfasilitasi komunikasi langsung antar warga dan pemangku kepentingan lokal di kedua sisi perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak.
- Percepatan proses penetapan dan pengakuan hukum terhadap kawasan adat di wilayah perbatasan melalui instrumen hukum nasional, guna memberikan kepastian dan perlindungan.
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sintang memegang peran kunci dalam mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Langkah awal dapat difokuskan pada pemetaan sosial-ekonomi detail di 17 desa yang terdampak, disertai dengan koordinasi intensif dengan kementerian terkait di pusat dan pemerintah daerah setara di Sarawak. Penguatan kapasitas kelembagaan adat lokal juga menjadi langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah potensi disintegrasi yang lebih dalam. Keberhasilan mengelola transisi pasca-penyesuaian batas ini akan menjadi tolok ukur penting bagi tata kelola wilayah perbatasan Indonesia di masa depan.
