Pemerintah Provinsi Maluku meningkatkan pengawasan keamanan di pulau-pulau terdepan wilayahnya, khususnya di Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Pulau Wetar. Langkah ini diambil menyusul laporan peningkatan aktivitas mencurigakan di perairan sekitar pulau-pulau tersebut. Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan peningkatan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Penguatan Sistem Pengawasan Maritim di Wilayah Perbatasan
Pemprov Maluku telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan sistem pengawasan maritim, termasuk perbaikan pos pengamatan pantai dan penyediaan peralatan komunikasi di pulau-pulau terpencil. Sistem pengawasan juga melibatkan masyarakat pesisir melalui program masyarakat siaga pesisir yang dilatih untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di wilayah perairannya. Gubernur menekankan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah terutama di pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Wilayah administratif yang menjadi fokus pengawasan meliputi:
- Kabupaten Kepulauan Aru, yang terletak di ujung tenggara Provinsi Maluku, berbatasan langsung dengan Australia melalui Laut Aru.
- Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat), yang berada di jalur perlintasan internasional dan rawan aktivitas ilegal.
- Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya Kecamatan Pulau Wetar, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste melalui Selat Wetar.
Peta Kerawanan dan Implementasi Kebijakan Ketahanan Wilayah
Selain aspek keamanan, peningkatan pengawasan juga ditujukan untuk mengatasi potensi ancaman seperti penyelundupan, illegal fishing, dan aktivitas ilegal lainnya. Pemprov Maluku bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyusun peta kerawanan wilayah perairan yang menjadi prioritas pengawasan. Langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan ketahanan wilayah yang menjadi fokus pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Indikator kerawanan yang dipetakan meliputi frekuensi patroli, kepadatan kapal asing, serta jarak dari pusat pengawasan provinsi.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah disarankan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mengoptimalkan alokasi anggaran pengawasan keamanan di pulau terdepan secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas masyarakat pesisir melalui program siaga juga perlu diperluas, khususnya di titik-titik rawan yang telah teridentifikasi dalam peta kerawanan, agar kedaulatan wilayah perbatasan tetap terjaga.
