Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tingkat Provinsi pada 27 Mei 2026 di Kabupaten Ketapang. Rapat yang dipimpin secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini dihadiri oleh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, serta perwakilan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pertemuan ini secara khusus membahas strategis penanganan kerawanan kebakaran hutan di wilayah administratif Kabupaten Ketapang, yang berdasarkan data terakhir menunjukkan kondisi yang memerlukan antisipasi segera menyongsong musim kemarau.
Analisis Kerawanan dan Peta Wilayah Prioritas di Ketapang
Berdasarkan laporan teknis yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Ketapang yang dikategorikan masuk dalam zona rawan tinggi kebakaran hutan dan lahan. Kategorisasi ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap dua indikator utama: Indeks Kekeringan (Keeth Index) dan historis frekuensi kejadian kebakaran selama lima tahun terakhir. Kedelapan kecamatan tersebut meliputi wilayah-wilayah dengan karakteristik lahan gambut dan peralihan fungsi lahan yang signifikan. Data spasial ini menjadi dasar untuk penentuan lokasi intervensi dan alokasi sumber daya dalam kerangka penanganan kawasan rawan yang terukur.
Rapat koordinasi tersebut menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis data dalam setiap upaya pencegahan. Semua pihak terkait sepakat bahwa pemetaan kerawanan yang akurat merupakan langkah pertama yang krusial sebelum implementasi langkah teknis di lapangan. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan unsur keamanan diakui sebagai kunci untuk memastikan sinkronisasi program dan efisiensi penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan.
Rencana Aksi Terpadu dan Alokasi Sumber Daya
Sebagai tindak lanjut langsung dari rapat, telah disepakati pembentukan Tim Terpadu Penanganan Karhutla Kabupaten Ketapang. Tim yang direncanakan mulai beroperasi pada bulan Juni 2026 ini akan terdiri dari unsur pemerintah, TNI/Polri, BPBD, serta melibatkan unsur masyarakat dari desa-desa prioritas. Fokus utama operasi tim adalah pada aspek pencegahan (preventif) melalui tiga kegiatan inti: intensifikasi sosialisasi regulasi dan bahaya karhutla, percepatan pembuatan sekat bakar (fire break) di titik-titik rawan, serta pemantauan rutin titik panas (hotspot) menggunakan teknologi pemantauan.
Dalam mendukung rencana aksi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana tambahan khusus. Alokasi dana ini diperuntukkan terutama untuk pembelian pompa air dan peralatan pemadam kebakaran ringan yang akan didistribusikan kepada kelompok masyarakat di 30 (tiga puluh) desa yang ditetapkan sebagai desa prioritas di dalam 8 kecamatan rawan tadi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tanggap darurat di level tapak, sehingga respons awal terhadap titik api dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif oleh masyarakat setempat sebelum membesar.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah, langkah strategis yang diambil Pemprov Kalbar melalui rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip governance dalam penanganan bencana. Integrasi peran antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga non-struktural, serta pelibatan unsur keamanan teritorial, menciptakan sebuah kerangka komando dan kendali yang lebih terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir tumpang-tindih program dan memaksimalkan dampak dari setiap intervensi yang dilakukan, baik berupa rehabilitasi lahan maupun operasi pemadaman.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Ketapang dan daerah sekitarnya, penting untuk melakukan internalisasi hasil rapat koordinasi ini ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) dan dokumen rencana kontinjensi. Koordinasi yang telah dibangun perlu diinstitusionalisasikan melalui Peraturan Bupati atau instruksi kerja bersama, sehingga tidak hanya bersifat ad-hoc. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas Tim Terpadu dan distribusi alat harus menjadi agenda tetap dalam forum komunikasi triwulanan antara provinsi dan kabupaten, guna memastikan kesinambungan program dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
