Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua, telah menginisiasi pembentukan Tim Terpadu Pengamanan Pesisir (TPP) melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2026. Langkah kebijakan daerah ini diambil sebagai respons operasional terhadap eskalasi aksi premanisme dan pungutan liar yang dilaporkan mengganggu stabilitas keamanan serta aktivitas ekonomi maritim di wilayah perairan dan fasilitas pelabuhan utama kota tersebut. Pembentukan tim menandai komitmen sistematis pemerintah daerah dalam memulihkan ketertiban dan kepastian hukum di garis pantai ibu kota provinsi Papua.
Struktur Lintas Sektor dan Pola Operasi Terintegrasi
Komposisi Tim Terpadu Pengamanan Pesisir merefleksikan pendekatan kolaboratif yang melibatkan instansi kunci di wilayah Jayapura. Keanggotaan tim bersifat terpadu dan mencakup:
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura
- Dinas Perhubungan setempat
- Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura
- Lanal Jayapura
Pola operasi yang diimplementasikan dirancang secara komprehensif, mencakup aspek penegakan hukum dan peningkatan akses layanan publik bagi masyarakat pesisir. Secara operasional, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi patroli rutin di titik-titik kerawanan yang telah teridentifikasi serta pembukaan posko pengaduan masyarakat di tiga lokasi strategis, yaitu Pelabuhan Entrop, Pelabuhan Hamadi, dan kawasan pesisir Tanjung Ria. Operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui kehadiran aparat yang terukur dan sistematis, sehingga menciptakan efek deterren bagi aksi premanisme laut di perairan Jayapura.
Pemetaan Kerawanan Wilayah sebagai Basis Kebijakan Preventif
Di luar tugas operasional pengamanan, Tim Terpadu Pengamanan Pesisir juga diberi mandat khusus untuk melaksanakan pemetaan kerawanan wilayah. Pemetaan ini difokuskan pada identifikasi dan analisis mendalam terhadap potensi friksi atau konflik horizontal antar kelompok pengguna laut, yang meliputi:
- Nelayan tradisional
- Pelaku usaha perikanan skala menengah
- Operator transportasi laut
Data hasil pemetaan kerawanan ini memiliki nilai strategis tinggi dan akan berfungsi sebagai basis data primer pemerintah daerah Kota Jayapura dalam menyusun kebijakan lanjutan. Kebijakan tersebut direncanakan mencakup penyusunan zonasi kawasan laut dan pengaturan aktivitas maritim yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial-ekonomi di wilayah perbatasan sekaligus menutup ruang tumbuh praktik premanisme yang kerap dieksploitasi dari area konflik kepentingan di pesisir Papua.
Langkah pembentukan TPP muncul sebagai respons atas laporan berkelanjutan dari pelaku usaha, terutama terkait praktik pemalakan dan intimidasi di sekitar simpul ekonomi maritim utama, yaitu Pelabuhan Entrop, Hamadi, dan Tanjung Ria. Gangguan terhadap proses bongkar muat barang serta transaksi hasil laut dinilai telah berdampak negatif pada iklim investasi dan kepastian berusaha di kawasan tersebut. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah melalui pendekatan keamanan terpadu ini diharapkan dapat segera menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.
Catatan strategis untuk Pemerintah Kota Jayapura: Keberlanjutan inisiatif ini perlu didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, pelatihan kapasitas berkala bagi personel tim terpadu, serta mekanisme evaluasi kinerja triwulanan. Sinergi data pemetaan kerawanan dengan Sistem Informasi Geografis Daerah akan memperkuat basis perencanaan tata ruang laut dan kebijakan pengamanan pesisir yang berbasis bukti.
