Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara resmi merilis pemetaan terbaru wilayah rawan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal tahun ini. Pemetaan tersebut menempatkan lima kabupaten dalam kategori rawan pangan tingkat tinggi, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Ngada, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 250.000 jiwa di kelima daerah tersebut diperkirakan mengalami kesulitan akses pangan yang signifikan, terutama pada bulan-bulan paceklik antara Oktober hingga Maret. Pemutakhiran data ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator utama, termasuk indeks kekeringan, indeks kerentanan pangan, serta catatan gagal panen selama tiga musim berturut-turut pada periode 2023–2025.
Lima Kabupaten NTT Masuk Kategori Rawan Pangan Tinggi
Pemetaan yang diperbarui ini menegaskan bahwa wilayah NTT secara tradisional merupakan daerah dengan kerawanan pangan siklus tahunan akibat curah hujan yang rendah dan musim kemarau panjang. BNPB bersama Bappenas mengidentifikasi lima kabupaten dengan tingkat kerawanan tertinggi berdasarkan parameter berikut:
- Indeks kekeringan yang melebihi ambang batas normal selama dua tahun terakhir.
- Indeks kerentanan pangan yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada pasokan eksternal.
- Catatan gagal panen pada tiga musim tanam berturut-turut (2023–2025).
Kelima kabupaten tersebut memiliki karakteristik geografis dan pertanian yang rentan terhadap bencana kekeringan. Timor Tengah Selatan, misalnya, memiliki luas area sawah tadah hujan terbesar di NTT, sehingga sangat bergantung pada curah hujan. Sumba Timur dikenal rawan kekeringan ekstrem dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Ngada memiliki topografi berbukit dengan akses irigasi terbatas, sementara Manggarai Timur mengandalkan sistem pertanian ladang kering. Sabu Raijua, sebagai pulau kecil, menghadapi tantangan sumber air tanah yang minim. Data BNPB menunjukkan bahwa sebanyak 250.000 jiwa di kabupaten-kabupaten ini menghadapi kesulitan akses pangan yang memerlukan intervensi segera.
Intervensi Pemerintah dan Rekomendasi Adaptasi Perubahan Iklim
Sebagai langkah intervensi darurat, BNPB mengalokasikan bantuan beras sebanyak 1.500 ton dan dana cadangan pangan sebesar Rp50 miliar untuk enam bulan ke depan. Bantuan ini akan disalurkan melalui dinas sosial dan badan penanggulangan bencana daerah setempat. Pemerintah daerah di lima kabupaten tersebut diminta untuk menyusun rencana adaptasi perubahan iklim yang komprehensif, termasuk pengembangan varietas padi tahan kering dan pembangunan sistem irigasi mata air. Pemetaan ini juga akan menjadi dasar bagi penyaluran bantuan dan mitigasi bencana kekeringan di masa mendatang.
Selain bantuan darurat, rekomendasi strategis yang disampaikan BNPB mencakup diversifikasi sumber pangan lokal, penguatan lumbung pangan desa, serta pelatihan petani dalam teknik pertanian hemat air. Pemerintah daerah diminta mengintegrasikan rencana aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar kerawanan pangan dapat ditekan secara struktural. Dengan curah hujan yang rendah dan musim kemarau panjang, kerawanan pangan di NTT memerlukan pendekatan jangka panjang yang melibatkan sektor pertanian, sumber daya air, dan mitigasi bencana. Pemetaan ini menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan merumuskan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah: Pemetaan wilayah rawan pangan yang diperbarui ini tidak hanya sebagai acuan penyaluran bantuan darurat, tetapi juga sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah kabupaten di lima wilayah tersebut perlu segera mengintegrasikan rencana adaptasi perubahan iklim ke dalam RPJMD dan mengalokasikan anggaran khusus untuk program ketahanan pangan. Sinergi antara BNPB, Bappenas, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menekan angka kerawanan pangan serta mengurangi dampak bencana kekeringan yang terjadi secara siklus di NTT.
