Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 pada 12 Mei 2026 sebagai respons operasional terhadap eskalasi konflik kepemilikan dan penggunaan lahan di Kabupaten Morowali. Kebijakan formal ini secara khusus ditargetkan untuk mengendalikan dinamika sengketa antara masyarakat adat, perusahaan perkebunan, dan pihak-pihak di sekitar kawasan industri strategis PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), guna menjaga stabilitas investasi dan keamanan teritorial zona ekonomi prioritas nasional.
Pembentukan Tim Terpadu dan Mandat Operasional 90 Hari
Instruksi Gubernur tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Lahan dengan komposisi lintas sektor dan institusi. Keanggotaan tim melibatkan unsur pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Morowali, institusi kepolisian, TNI, serta perwakilan dari komunitas masyarakat adat. Tim ini diberikan mandat operasional untuk melaksanakan sejumlah tugas krusial dalam periode 90 hari kerja sejak dikeluarkannya instruksi. Rincian tugas pokok tim meliputi:
- Melaksanakan verifikasi dan pemetaan ulang batas-batas lahan secara akurat dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
- Menginventarisasi secara komprehensif seluruh kasus sengketa lahan, baik yang telah tercatat dalam dokumen resmi pemerintah daerah maupun yang belum terdokumentasi.
- Merancang dan mengusulkan skema atau mekanisme resolusi konflik yang bersifat win-win solution dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.
Selain itu, sebagai langkah preventif, instruksi juga memerintahkan penghentian sementara penerbitan izin baru terkait pemanfaatan lahan, khususnya di area-area yang sedang dalam proses mediasi oleh tim terpadu. Hal ini bertujuan mencegah munculnya potensi konflik baru selama proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.
Konteks Kerawanan Wilayah dan Komitmen Pemerintah Daerah
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Rusdy Mastura, secara resmi menyatakan bahwa kepastian hukum dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat merupakan landasan fundamental untuk menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di wilayah tersebut. Pernyataan ini menegaskan posisi strategis pemerintah provinsi dalam menyeimbangkan dua aspek utama: pembangunan ekonomi melalui kawasan industri strategis, dan perlindungan hak asasi serta keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Kabupaten Morowali, dengan keberadaan PT IMIP sebagai pusat industri nikel terintegrasi, memiliki dinamika sosial-ekonomi yang sangat kompleks dimana konflik lahan sering muncul sebagai indikator utama kerawanan wilayah yang dapat mengganggu langsung keamanan operasional kawasan dan iklim investasi daerah.
Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif semata, tetapi merupakan upaya konkret pemerintah daerah untuk meredam tensi sosial dan memitigasi potensi gangguan keamanan yang telah beberapa kali tercatat di kawasan tersebut. Pendekatan melalui tim terpadu yang bersifat lintas lembaga diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih terstruktur, transparan, dan partisipatif, mengingat konflik yang terjadi melibatkan multi-pihak dengan kepentingan dan klaim yang berbeda-beda.
Secara strategis, langkah ini merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pemetaan dan pengelolaan kerawanan wilayah, khususnya yang terkait dengan tata kelola sumber daya alam dan penataan ruang. Keberhasilan implementasi instruksi ini akan menjadi indikator penting bagi kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola wilayah dengan tingkat kompleksitas dan sensitivitas tinggi seperti Morowali.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses verifikasi dan mediasi berjalan dengan prinsip keterbukaan informasi dan melibatkan fasilitator independen yang kredibel. Monitoring berkelanjutan terhadap implementasi skema resolusi konflik serta evaluasi dampaknya terhadap indeks keamanan teritorial di Kabupaten Morowali harus menjadi bagian dari agenda tetap pemerintah provinsi untuk mencegah re-eskalasi di masa depan.
