Pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi meluncurkan Sistem Pemantauan Digital Kerawanan Banjir (SPDKB) pada 30 Mei 2026. Kebijakan teknologi ini merupakan instrumen terobosan untuk pengelolaan risiko bencana dengan fokus pemantauan ketat di tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikategorikan rawan berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo tahun 2025. DAS tersebut mencakup DAS Bone di Kabupaten Gorontalo, DAS Bolango di Kabupaten Bone Bolango, dan DAS Paguyaman di Kabupaten Gorontalo Utara. Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur Gorontalo dengan dihadiri jajaran kepala BPBD dari ketiga kabupaten serta perwakilan masyarakat di daerah rawan.
Implementasi Infrastruktur dan Tata Kelola Pemantauan Digital
Implementasi sistem pemantauan ini melibatkan pemasangan 15 unit sensor tingkat air di titik-titik strategis pada tiga DAS target. Sistem SPDKB terintegrasi dengan data curah hujan dari stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta model prediksi hidrologi. Dashboard pemantauan telah diberikan kepada otoritas penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten, mencakup BPBD Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara, serta Dinas Pekerjaan Umum setempat.
Sistem SPDKB menampilkan status kerawanan dalam empat level indikator operasional yang telah ditetapkan secara administratif:
- Aman: Kondisi parameter di bawah ambang batas normal.
- Waspada: Terjadi peningkatan parameter mendekati ambang siaga.
- Siaga: Parameter mencapai ambang yang memerlukan kesiapan respons.
- Awas: Parameter melampaui ambang batas kritis, memicu peringatan dini otomatis.
Koordinasi Lintas Wilayah dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Inisiatif ini merupakan respon konkret pemerintah daerah terhadap gangguan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk yang berulang akibat banjir di wilayah tersebut. Untuk memastikan operasionalisasi sistem, BPBD Provinsi Gorontalo telah menjadwalkan pelatihan penggunaan SPDKB bagi operator di tingkat kabupaten pada bulan Juni 2026. Data real-time dari sistem pemantauan digital ini akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kontingensi Banjir Provinsi Gorontalo yang sedang dalam proses pembaruan.
Keberhasilan penerapan teknologi pemantauan digital ini menunjukkan evolusi kebijakan pengelolaan kerawanan wilayah di Gorontalo dari pendekatan responsif menuju pendekatan preventif berbasis data. Inisiatif ini sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi, dan menegaskan pentingnya koordinasi vertikal dan horizontal dalam kebijakan pengelolaan bencana.
Langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah mencakup penganggaran berkelanjutan untuk pemeliharaan infrastruktur sensor, penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) antar kabupaten—Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara—dan sosialisasi pemanfaatan data peringatan dini hingga tingkat desa. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas sistem SPDKB sebagai alat kebijakan pengelolaan wilayah yang rawan banjir.
