Bentrokan antarwarga terjadi di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada sore hari yang dipicu oleh sengketa lahan pemakaman. Perbedaan klaim adat dan kepemilikan lahan menjadi pemicu utama konflik horizontal yang mengakibatkan tiga warga tewas dan 25 orang luka-luka, termasuk dua anggota Polres Manokwari yang berupaya melerai massa. Aparat Kepolisian Daerah Papua Barat segera mengerahkan pasukan Brimob dari Sorong dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa serta mengamankan lokasi. Insiden ini menambah daftar kerawanan sosial di wilayah Manokwari yang sebelumnya telah dipetakan sebagai daerah rawan konflik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat.
Kronologi dan Penanganan Aparat Keamanan
Berdasarkan laporan awal, bentrokan terjadi sekitar pukul 15.00 WIT di sekitar area pemakaman yang menjadi objek sengketa. Kedua kelompok warga saling serang dengan senjata tajam dan batu, sehingga aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan penengahan. Namun, eskalasi kekerasan terus meningkat, memaksa kapolres setempat memerintahkan tembakan gas air mata. Dua personel Polres Manokwari yang ikut terkena dampak bentrokan dilaporkan mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan medis. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Pol. Johnny Edison, mengerahkan satu kompi Brimob dari Sorong untuk memperkuat pengamanan dan mencegah meluasnya konflik ke distrik-distrik lain.
- Korban tewas: 3 orang warga sipil
- Korban luka: 25 orang, termasuk 2 anggota Polres Manokwari
- Lokasi kejadian: Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari
- Pemicu: sengketa lahan pemakaman berbasis perbedaan klaim adat
Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si., mengeluarkan imbauan resmi agar kedua pihak menahan diri dan mengedepankan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung ke lokasi untuk berdialog dengan tokoh adat dan perwakilan warga. Situasi mulai kondusif setelah tokoh adat setempat menyepakati gencatan senjata sementara dan membuka jalur mediasi. Polri juga memastikan tidak ada lagi penambahan personel setelah massa mulai membubarkan diri secara sukarela.
Pemetaan Kerawanan dan Langkah Strategis
Wilayah Manokwari telah lama masuk dalam peta kerawanan konflik horizontal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Papua Barat. Sengketa lahan, khususnya yang terkait dengan hak ulayat dan klaim adat, menjadi salah satu indikator utama kerawanan sosial yang kerap memicu bentrokan. Data Bakesbangpol menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, terdapat lima insiden serupa di kawasan ini, meski dengan skala lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem peringatan dini dan keterlibatan tokoh adat sebagai mediator utama sebelum konflik meluas. Pemerintah setempat berencana memfasilitasi pertemuan damai pada keesokan harinya yang dihadiri oleh perwakilan kedua kelompok, tokoh adat, aparat keamanan, dan unsur pemerintahan daerah.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah adalah perlunya percepatan inventarisasi dan legalisasi aset tanah adat oleh Badan Pertanahan Nasional setempat, serta penyusunan protokol mediasi berbasis kearifan lokal bersama Bakesbangpol dan tokoh adat. Selain itu, peningkatan patroli dan pos pengamanan di titik-titik rawan konflik dapat memperkuat stabilitas wilayah. Rekomendasi jangka panjang adalah penyelenggaraan forum dialog antarwarga secara rutin untuk menyelesaikan perbedaan adat dan klaim lahan tanpa kekerasan. Dengan langkah tersebut, diharapkan bentrokan serupa tidak kembali mengancam ketenteraman masyarakat Manokwari dan Papua Barat secara keseluruhan.
