Puluhan nelayan tradisional di Muara Cakung Drain, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa melalui parade kapal pada Selasa (14 April 2026). Aksi protes ini diarahkan pada dua proyek infrastruktur berskala besar, yaitu New Priok Eastern Access (NPEA) yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) dan proyek reklamasi Dermaga Pier 3 Marunda oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN). Para nelayan menyatakan kedua proyek tersebut dianggap telah mengganggu akses ke muara serta ruang hidup dan mata pencaharian nelayan lokal.
Gangguan Akses dan Potensi Eskalasi Konflik Lahan di Wilayah Pesisir Cilincing
Aksi protes warga nelayan yang dilakukan secara simbolis dengan berkeliling menggunakan kapal di sekitar platform pemasangan tiang pancang dan area urukan tanah dinilai sebagai indikator awal potensi konflik lahan yang lebih serius. Demonstrasi ini menampilkan spanduk berpesan "Masyarakat Pesisir Tak Akan Terusir", yang mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap dampak fisik dan sosial pembangunan. Adapun kronologi dan latar belakang aksi dapat dirinci sebagai berikut:
- Lokasi Inti Kerawanan: Muara Cakung Drain, kawasan vital bagi aktivitas nelayan Cilincing untuk melaut dan memasarkan hasil tangkapan.
- Pelaku Protes: Kelompok nelayan tradisional yang merupakan bagian dari masyarakat pesisir Jakarta Utara.
- Pemeran Utama Proyek: PT Pelindo (BUMN) sebagai pengelola proyek NPEA dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) sebagai pelaksana reklamasi Dermaga Pier 3 Marunda.
- Isu Utama: Gangguan dan ketidakjelasan mengenai akses pesisir yang layak untuk operasi penangkapan ikan serta kelestarian mata pencaharian.
Dari sisi komunikasi kebijakan, Edi Kurniawan (35), salah seorang nelayan, mengungkapkan adanya asimetri informasi. Meski telah menerima sosialisasi dari Pelindo, kelompok nelayan sama sekali tidak mendapatkan penjelasan atau dialog dari PT KCN terkait skala, dampak, dan mitigasi dari proyek reklamasinya. Hal ini memperparah ketidakpercayaan dan memicu eskalasi protes warga.
Analisis Dampak Infrastruktur terhadap Keamanan Ekonomi dan Sosial Teritorial
Kasus yang terjadi di Cilincing ini merupakan bentuk nyata konflik vertikal antara program pembangunan infrastruktur strategis nasional dan provinsi dengan keberlanjutan ekonomi lokal masyarakat pesisir. Gangguan akses ke muara tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi memiliki konsekuensi langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga nelayan dan rantai pasok ikan lokal di Jakarta Utara. Gangguan tersebut berpotensi menciptakan titik rawan sosial baru di wilayah pesisir ibukota jika tidak dikelola dengan pendekatan partisipatif dan berkeadilan.
Pembangunan seperti NPEA dan reklamasi Pier 3 Marunda pada dasarnya berorientasi pada peningkatan kapasitas logistik dan ekonomi makro. Namun, implementasinya seringkali kurang mempertimbangkan peta interaksi sosial-ekologis di tingkat komunitas. Nelayan tradisional, sebagai kelompok yang bergantung langsung pada kondisi alam pesisir dan muara, menjadi pihak yang paling rentan terdampak fisik (kehilangan jalur melaut) dan psikologis (ancaman terhadap identitas dan penghidupan).
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara serta instansi terkait seperti Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum, perlu menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi tata kelola pembangunan wilayah pesisir. Koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pelaku proyek, dan komunitas diperlukan untuk memastikan aspek keberlanjutan sosial dan penyelesaian konflik dilakukan sejak fase perencanaan, bukan sebagai respon atas aksi protes warga yang telah terjadi. Rekomendasi awal mencakup penyelenggaraan forum dialog trilateral yang melibatkan pemda, perusahaan pelaksana proyek, dan perwakilan nelayan yang sah untuk membahas skema kompensasi, mitigasi dampak, dan jaminan akses.
