Ketegangan politik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, meningkat tajam menjelang pemungutan suara Pilkada serentak. Dua kelompok pendukung calon bupati yang tergabung dalam pam swakarsa terlibat bentrok fisik di Distrik Kenyam pada Selasa malam, 22 September 2026. Kapolres Nduga AKBP Yosep Wanimbo mengonfirmasi bahwa bentrokan tersebut dipicu oleh perselisihan terkait distribusi logistik kampanye. Akibat kejadian ini, tiga orang dilaporkan menderita luka-luka, satu di antaranya dalam kondisi kritis. TNI-Polri telah mengirimkan pasukan pengamanan tambahan untuk mengendalikan situasi di wilayah rawan, khususnya Distrik Yigi dan Mugi.
Kronologi Bentrokan dan Indikator Kerawanan di Kabupaten Nduga
Bentrokan yang terjadi di Distrik Kenyam menjadi indikator meningkatnya eskalasi konflik politik di Kabupaten Nduga. Menurut laporan sementara, dua kelompok pam swakarsa yang masing-masing mendukung calon bupati berbeda bertemu di lokasi pendistribusian logistik. Perselisihan verbal tentang jumlah dan alokasi barang kampanye dengan cepat berubah menjadi kekerasan fisik. Kapolres Nduga AKBP Yosep Wanimbo menyatakan bahwa aparat telah mengamankan sejumlah barang bukti dan sedang memeriksa para saksi di lokasi kejadian.
Kondisi geografis Nduga yang berbukit dan minim infrastruktur menjadi faktor pemicu kerawanan. Wilayah ini dikenal sebagai zona merah konflik karena sejarah panjang ketegangan komunal dan keterbatasan jangkauan aparat keamanan. Dalam konteks Pilkada, potensi gesekan antarpendukung meningkat seiring mendekatnya hari pemungutan suara. Data dari Bawaslu Nduga mencatat adanya peningkatan laporan pelanggaran kampanye dalam dua pekan terakhir, termasuk penyebaran materi provokatif di media sosial. Berikut indikator kerawanan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah:
- Distrik Kenyam: titik epicentrum bentrok, berjarak sekitar 30 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Nduga.
- Distrik Yigi: lokasi prioritas pengamanan tambahan karena berbatasan langsung dengan area konflik.
- Distrik Mugi: daerah rawan dengan akses jalan terbatas dan intensitas mobilitas pendukung tinggi.
- Total pasukan pengamanan yang dikerahkan: lebih dari 200 personel gabungan TNI-Polri, termasuk Brimob dan Yonif Raider.
Upaya Pengendalian dan Imbauan Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan dialog. Gubernur Papua, dalam pernyataan tertulisnya, menegaskan bahwa Pilkada harus menjadi ajang demokrasi yang damai, bukan pemicu perpecahan. Pemerintah provinsi juga meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas namun persuasif terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi.
TNI-Polri menegaskan komitmennya untuk mengamankan seluruh tahapan Pilkada di Kabupaten Nduga. Pasukan tambahan telah ditempatkan di titik-titik strategis, termasuk kantor KPU, PPK, dan gudang logistik. Selain itu, patroli skala besar dilakukan setiap malam untuk mencegah bentrokan susulan. Kapolres Nduga menyebutkan bahwa komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat terus dijalin untuk meredam ketegangan. Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi konflik horizontal yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah pegunungan tengah Papua.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah bersama aparat keamanan perlu memperkuat mekanisme deteksi dini dan pemetaan kerawanan secara berkala. Koordinasi lintas sektor antara KPU, Bawaslu, TNI-Polri, dan pemerintah distrik harus dioptimalkan untuk memastikan Pilkada di Nduga berjalan aman dan damai. Penguatan peran tokoh adat dan gereja sebagai mediator juga menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas wilayah, mengingat sensitivitas konflik yang berakar pada sejarah panjang ketegangan komunal di Papua.
