Sengketa lahan seluas 45 hektare di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, masih berpotensi meluas dengan ketegangan yang terus meningkat antara kelompok masyarakat adat dan sebuah perusahaan perkebunan. Polres Serang melaporkan telah terjadi dua kali aksi unjuk rasa dengan pemblokiran akses jalan oleh warga dalam sepekan terakhir. Pemerintah Kabupaten Serang telah membentuk tim mediasi yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Sekda untuk mengatasi konflik lahan ini.
Analisis Sumber Konflik dan Kondisi Kerawanan Teritorial
Konflik berakar pada klaim kepemilikan yang berlawanan. Kelompok masyarakat adat mendasarkan klaimnya pada sejarah dan hak ulayat, sedangkan perusahaan perkebunan memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang sah secara hukum dari era sebelumnya. Ketidakselarasan antara klaim historis dan legal formal ini merupakan faktor utama kerawanan di wilayah tersebut. Indikator kerawanan terkait dengan konflik lahan di Kabupaten Serang dapat dirinci sebagai berikut:
- Lokasi Sengketa: Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.
- Luas Area: 45 hektare.
- Pihak yang Berkonflik: Masyarakat adat vs. perusahaan perkebunan dengan HGU.
- Eskalasi Terkini: Dua aksi unjuk rasa dengan pemblokiran jalan dalam sepekan.
- Status Mediasi: Proses perundingan yang stagnan dengan kedua pihak bersikukuh pada klaim.
Ketegangan ini menciptakan situasi yang rentan terhadap eskalasi, terutama karena faktor ekonomi dan sosial yang mendesak di pihak masyarakat.
Respons Pemerintah Daerah dan Tantangan Mediasi
Pemerintah Kabupaten Serang telah mengambil langkah responsif dengan membentuk tim mediasi. Namun, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang menyatakan kekhawatiran bahwa proses perundingan belum menemui titik terang. Kedua pihak bersikukuh pada posisi masing-masing dan menolak kompromi sementara, menyebabkan stagnasi mediasi. Kesbangpol Kabupaten Serang secara khusus mengimbau kedua pihak untuk kembali berdialog dengan fasilitasi pemerintah daerah, menekankan bahwa stagnasi dikombinasikan dengan desakan ekonomi warga dapat memicu aksi anarkis yang lebih luas. Upaya fasilitasi ini menjadi krusial dalam menahan potensi meluasnya sengketa.
Stagnasi dalam proses mediasi ini menggarisbawahi kompleksitas penyelesaian sengketa lahan, dimana klaim legal-formal dari perusahaan bertemu dengan klaim sosial-historis dari masyarakat. Tim mediasi yang dipimpin Sekda Kabupaten Serang menghadapi tantangan untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa mengabaikan prinsip hukum dan keadilan sosial.
Untuk pemerintah daerah Kabupaten Serang dan otoritas terkait, situasi ini memerlukan pendekatan yang strategis dan multidimensi. Pertama, perlu penguatan kapasitas tim mediasi dengan mungkin melibatkan ahli hukum agraria dan antropologi untuk memahami kompleksitas klaim. Kedua, pemetaan dan klarifikasi status lahan secara lebih detail, termasuk audit terhadap sejarah penerbitan HGU, dapat menjadi langkah transparansi. Ketiga, komunikasi risiko dan kerawanan kepada semua pihak harus terus dilakukan untuk mencegah eskalasi spontan. Keberhasilan mengelola konflik lahan di Serang tidak hanya akan menyelesaikan sengketa lokal tetapi juga menjadi referensi bagi penanganan sengketa serupa di wilayah teritorial lain di Indonesia.
