Kodam IX/Udayana mengeluarkan klarifikasi resmi terkait insiden penusukan yang terjadi pada Rabu, 10 Juni 2026 malam di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Insiden tersebut melibatkan anggota TNI dari Kodim 1630/Manggarai Barat dan anggota Brimob Polri. Kapendam IX/Udayana, Kolonel Inf Amrizal Nasution, menyatakan bahwa insiden bermula dari suatu acara syukuran pelantikan seorang anggota Brimob, yang dihadiri oleh tiga prajurit TNI.
Kronologi Insiden dan Titik Awal Konflik
Berdasarkan pemeriksaan awal yang dirilis oleh Kodam IX/Udayana, insiden berkembang setelah terdengar instruksi bagi anggota Brimob untuk meninggalkan lokasi. Kelompok Brimob yang berjumlah lebih dari 15 orang kembali ke lokasi dan diduga melakukan pengeroyokan terhadap prajurit TNI. Kronologi yang disampaikan oleh Kolonel Amrizal menyebutkan bahwa Pratu IB ditarik ke jalan raya sejauh sekitar 40 meter sebelum pemukulan terjadi. Pratu IW yang berusaha menolong juga menjadi sasaran pengeroyokan. Menghadapi ancaman keselamatan, Pratu IW kemudian melarikan diri ke rumah orang tuanya dan mengambil senjata tajam berupa pisau kerambit sebelum melakukan tindakan penusukan terhadap salah satu anggota Brimob. Pusat kejadian berada di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Penanganan dan Pemetaan Kerawanan Sosial di NTT
Insiden ini langsung ditangani oleh Subdenpom IX/1-1 Ende bersama dengan unsur-unsur terkait untuk proses pendalaman lebih lanjut. Peristiwa ini telah memetakan dengan jelas titik rawan potensi konflik horisontal antara dua institusi keamanan negara, yaitu TNI-Polri, di wilayah NTT. Beberapa indikator kerawanan yang terlihat dari peristiwa ini antara lain:
- Lokasi kejadian di kawasan strategis Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo.
- Eskalasi konflik personal menjadi tindakan kekerasan fisik.
- Potensi dampak negatif terhadap stabilitas keamanan teritorial di tingkat daerah.
Kejadian di Kabupaten Manggarai Barat ini tidak hanya sekadar insiden kriminal, melainkan juga merupakan sinyal penting bagi pemerintah daerah terkait perlunya penguatan sistem koordinasi antar-institusi keamanan. Koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dengan komando keamanan di lapangan sangat krusial untuk mencegah eskalasi konflik serupa di masa depan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi mekanisme komunikasi dan forum-forum silaturahmi rutin antara TNI dan Polri di wilayahnya untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ketertiban umum.
Sebagai penutup, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi NTT disarankan untuk segera melakukan langkah-langkah strategis, seperti mengaktifkan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) secara intensif dan menyusun protokol bersama penanganan konflik antar-institusi. Hal ini bertujuan untuk mengisolasi potensi kerawanan dan memastikan insiden serupa tidak terulang, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut tetap terjaga.
