Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia memberikan asistensi percepatan penyusunan regulasi daerah untuk penanganan dan pencegahan konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam langkah strategis ini, Kemendagri menugaskan tim teknis untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Perdasi tersebut akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.
Kerangka Hukum untuk Pemulihan dan Mitigasi Kerawanan
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa keberadaan Perdasi sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta aparat keamanan. Regulasi ini dirancang agar penanganan konflik di wilayah Papua Pegunungan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah eskalasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Penekanan pada kearifan lokal menjadi poin kritis dalam penyusunannya, sehingga langkah-langkah yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat setempat dan justru memperkuat proses rekonsiliasi.
Tim teknis dari Kemendagri yang diturunkan ke Jayawijaya bertugas melakukan asistensi langsung terhadap Pemprov dalam merumuskan poin-poin pokok regulasi daerah yang akan mencakup aspek-aspek penting penanganan konflik. Aspek-aspek tersebut antara lain:
- Prosedur standar tanggap darurat dan evakuasi korban konflik.
- Mekanisme rehabilitasi infrastruktur dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
- Model pendekatan rekonsiliasi berbasis adat dan kelembagaan lokal.
- Indikator pemantauan dan sistem peringatan dini untuk mitigasi potensi konflik di masa depan.
Papua Pegunungan sebagai Percontohan Daerah Otonom Baru
Provinsi Papua Pegunungan, sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran, menjadi wilayah pertama yang secara khusus menyusun regulasi daerah yang fokus pada penanganan pascakonflik. Langkah ini diharapkan dapat menjadi model atau contoh bagi provinsi-provinsi DOB lainnya di wilayah Papua, yang seringkali memiliki pola dan akar konflik serupa. Penyusunan Perdasi diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintahan daerah yang masih baru dalam mengelola isu-isu kompleks terkait keamanan dan kerukunan sosial.
Pembentukan landasan hukum yang komprehensif dianggap sebagai langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang stabil di Papua Pegunungan. Dengan adanya Perdasi, pemerintah daerah di Kabupaten Jayawijaya dan wilayah lain di provinsi tersebut akan memiliki instrumen yang jelas untuk berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan lembaga pemerintah pusat lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan dan mengintegrasikan upaya pencegahan konflik ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, proses penyusunan Perdasi ini hendaknya tidak hanya melibatkan elit politik dan birokrasi, tetapi juga secara aktif mengakomodasi aspirasi dan masukan dari tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat langsung di tingkat distrik dan kampung di seluruh Papua Pegunungan. Partisipasi masyarakat yang inklusif akan menjamin bahwa regulasi daerah yang dihasilkan benar-benar relevan, diterima, dan efektif diterapkan dalam upaya membangun perdamaian dan mencegah terulangnya konflik di wilayah rawan.
