Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan bahwa lima kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Selong, Sakra, Aikmel, Pringgabaya, dan Labuhan Haji, mengalami krisis air bersih akut akibat kekeringan panjang yang melanda wilayah tersebut. Sebanyak 15 desa di kecamatan-kecamatan ini tercatat dalam status darurat bencana kekeringan, dengan warga terpaksa mengantre air bersih hingga radius 5 kilometer dari permukiman. Pemerintah daerah setempat telah mengerahkan tangki air bersih dan mengajukan permohonan bantuan droping air ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Kondisi ini menandai eskalasi bencana kekeringan di NTB yang semakin meluas, dipicu oleh fenomena El Nino moderat yang memperpanjang periode tanpa hujan.
Identifikasi Wilayah Terdampak dan Tingkat Kerawanan
Berdasarkan data BPBD NTB, kelima kecamatan terdampak memiliki karakteristik geografis yang rawan kekeringan saat musim kemarau. Lombok Timur memang merupakan wilayah langganan bencana kekeringan setiap tahun, namun musim kemarau tahun ini lebih ekstrem akibat pengaruh El Nino. Berikut adalah rincian wilayah terdampak berdasarkan sebaran desa dan tingkat krisis air bersih:
- Kecamatan Selong: 4 desa mengalami krisis air bersih kategori darurat, dengan pasokan air terbatas dan jarak antrean mencapai 3 kilometer.
- Kecamatan Sakra: 3 desa terdampak dengan akses air bersih terputus total, sehingga warga bergantung sepenuhnya pada suplai tangki.
- Kecamatan Aikmel: 3 desa mengandalkan air dari tangki bantuan pemerintah, dengan frekuensi droping dua kali sehari.
- Kecamatan Pringgabaya: 3 desa memiliki jarak antrean air terjauh, mencapai 5 kilometer dari permukiman warga.
- Kecamatan Labuhan Haji: 2 desa membutuhkan droping air secara kontinu karena sumber air lokal telah mengering total.
Data ini menunjukkan bahwa krisis air bersih tidak bersifat sporadis, melainkan telah menjadi ancaman berulang yang memerlukan penanganan terstruktur berbasis analisis kerawanan wilayah. Pemerintah daerah perlu memetakan titik-titik rawan secara detail untuk mengoptimalkan respons bencana.
Upaya Penanganan dan Imbauan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengambil langkah konkret dengan mengerahkan tangki air bersih ke setiap desa terdampak. Bupati Lombok Timur mengeluarkan imbauan resmi agar warga melakukan penghematan air dan menunda kegiatan tanam padi yang membutuhkan banyak air, mengingat ketersediaan air bersih semakin terbatas. BPBD NTB berkoordinasi secara intensif dengan BNPB untuk mempercepat proses droping air, karena kapasitas tangki daerah dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh desa terdampak. Potensi konflik sosial akibat perebutan sumber air bersih juga menjadi perhatian serius, sehingga pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi air dan membentuk posko pengaduan di tingkat kecamatan. Sosialisasi hemat air digencarkan melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat guna memitigasi dampak krisis.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di NTB khususnya Lombok Timur perlu segera menyusun peta kerawanan kekeringan yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini berbasis data iklim. Langkah antisipatif seperti pembangunan embung, optimalisasi sumur resapan, dan diversifikasi sumber air baku harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, sinergi dengan BMKG dan BNPB dalam memonitor fenomena El Nino perlu diperkuat agar respons bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Krisis air bersih yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga produktivitas ekonomi dan stabilitas sosial wilayah.
