Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 12/2026 yang memberlakukan pembatasan peredaran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan bensin di sejumlah daerah rawan gangguan keamanan. Kebijakan daerah yang mulai efektif pada 1 Oktober 2026 ini menyasar tiga kabupaten, yakni Nduga, Lanny Jaya, dan Intan Jaya. Langkah strategis ini merupakan bagian dari pemetaan kerawanan wilayah dan pengendalian teritorial untuk memutus rantai pasok BBM yang selama ini diduga dimanfaatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam operasi teritorial mereka.
Latar Belakang Kerawanan dan Indikator Pengendalian Wilayah
Ketiga kabupaten di Provinsi Papua tersebut sejak 2022 telah ditetapkan berstatus rawan gangguan keamanan tingkat tinggi. Penetapan ini mendorong pemerintah daerah memperketat distribusi BBM, mengingat solar dan bensin kerap digunakan sebagai pelumas senjata serta bahan bakar kendaraan operasional KKB. Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua menunjukkan sejumlah indikator yang menjadi dasar kebijakan ini:
- Tingginya frekuensi kontak senjata di Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, dan Intan Jaya sepanjang periode 2023–2026.
- Ditemukannya jeriken berisi solar di sejumlah pos pengamanan yang ditinggalkan oleh KKB.
- Ancaman langsung terhadap warga sipil yang memaksa mereka menjual BBM secara paksa.
- Lemahnya pengawasan distribusi BBM di tingkat pengecer yang menjadi celah penyalahgunaan.
Kepala Dinas ESDM Papua menegaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan pertimbangan keamanan nasional dan keselamatan warga. Pemerintah daerah memastikan pembatasan peredaran BBM bukan bertujuan mempersulit akses energi warga, melainkan untuk menutup ruang gerak logistik kelompok bersenjata.
Mekanisme Pengendalian dan Dampak bagi Masyarakat Sipil
Dalam praktiknya, setiap pembeli BBM diwajibkan menunjukkan KTP dan surat keterangan dari kepala desa setempat, dengan kuota harian maksimal 20 liter per orang. Mekanisme ini merupakan instrumen pengawasan yang menyasar langsung titik distribusi di tingkat masyarakat. Untuk keperluan rumah tangga seperti memasak dan penerangan, pendistribusian BBM akan dilakukan secara khusus melalui koperasi desa yang telah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten.
Sejumlah pengamat keamanan dan akademisi mengkritisi kebijakan daerah ini karena dikhawatirkan menyulitkan akses energi bagi warga sipil di wilayah terpencil. Pembatasan yang ketat dinilai dapat memicu lonjakan harga BBM di pasar gelap serta membebani masyarakat yang menggantungkan transportasi darat pada bahan bakar solar. Menanggapi hal tersebut, Dinas ESDM Papua memastikan pengawasan akan dijalankan secara ketat dengan tetap mengedepankan aspek pelayanan publik. Tim terpadu dibentuk untuk memantau distribusi dan menindak tegas pelanggaran, termasuk penyelundupan BBM yang diduga menjadi sumber pasokan bagi KKB.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dalam implementasi kebijakan pembatasan ini. Selain itu, evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan ekonomi bagi warga sipil harus menjadi prioritas, agar pengendalian keamanan tidak mengorbankan hak dasar masyarakat atas akses energi. Rekomendasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah Provinsi Papua dalam menjaga keseimbangan antara aspek keamanan teritorial dan kesejahteraan warga di ketiga kabupaten rawan tersebut.
