Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis di 15 kabupaten/kota yang menjadi lumbung pangan daerah. Gubernur Jawa Tengah menandatangani regulasi tersebut sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman krisis pangan dan degradasi ketahanan pangan. Perda ini berlaku efektif sejak diundangkan dan disertai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda hingga Rp500 juta bagi pelaku konversi lahan. Pengawasan ketat akan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di seluruh wilayah yang menjadi prioritas.
Ancaman Stabilitas Pangan dan Wilayah Prioritas
Kebijakan ini menyasar secara spesifik lahan pertanian produktif kritis (LP2K) di sejumlah kabupaten yang menjadi andalan produksi pangan Jawa Tengah. Berdasarkan data pemantauan Dinas Pertanian, luas lahan pertanian produktif di daerah seperti Grobogan, Pati, dan Sragen terus mengalami penyusutan signifikan akibat pembangunan perumahan dan kawasan industri. Fenomena ini mengancam stabilitas pangan regional mengingat ketiga wilayah tersebut menyumbang lebih dari 30% produksi beras provinsi. Berikut adalah 15 kabupaten/kota yang masuk dalam zona larangan alih fungsi lahan beririgasi teknis:
- Kabupaten Grobogan
- Kabupaten Pati
- Kabupaten Sragen
- Kabupaten Demak
- Kabupaten Kudus
- Kabupaten Jepara
- Kabupaten Rembang
- Kabupaten Blora
- Kabupaten Wonogiri
- Kabupaten Klaten
- Kabupaten Sukoharjo
- Kabupaten Boyolali
- Kabupaten Karanganyar
- Kabupaten Magelang
- Kabupaten Temanggung
Penetapan wilayah prioritas ini didasarkan pada pemetaan kerawanan pangan daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng. Kepala Dinas Pertanian setempat menegaskan bahwa lahan beririgasi teknis di daerah-daerah tersebut memiliki produktivitas tinggi dan sulit digantikan oleh lahan non-irigasi. Oleh karena itu, kebijakan larangan alih fungsi lahan pertanian menjadi instrumen krusial dalam menjaga stabilitas pangan Jawa Tengah.
Implementasi Kebijakan dan Respons Pemangku Kepentingan
Implementasi Perda ini akan dilakukan dengan pengawasan berbasis digital dan patroli rutin oleh Satpol PP. Setiap temuan alih fungsi lahan tanpa izin akan langsung diproses secara hukum dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta. Di sisi lain, kelompok tani di berbagai daerah menyambut positif kebijakan ini karena dianggap melindungi mata pencaharian mereka dan menjaga pasokan pangan. Namun, Asosiasi Pengembang Perumahan (APP) Jawa Tengah mengkritik aturan tersebut dengan dalih menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur permukiman. Menanggapi hal ini, Pemda Jawa Tengah telah menyiapkan lahan alternatif untuk pembangunan perumahan dan industri di tanah non-produktif, seperti lahan kritis dan lahan bekas tambang, guna menyeimbangkan kepentingan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah: pengawasan yang ketat terhadap implementasi Perda ini harus diimbangi dengan sosialisasi yang masif kepada para pengembang dan masyarakat. Pemetaan secara berkala terhadap kondisi lahan pertanian produktif perlu dilakukan untuk mendeteksi dini potensi konversi lahan ilegal. Selain itu, penguatan insentif bagi petani dan pengelola lahan beririgasi teknis dapat menjadi pendorong kepatuhan terhadap kebijakan ini. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas pangan Jawa Tengah dapat terjaga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
