Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara resmi memberlakukan kebijakan pembatasan akses wisata dan pendakian ke Gunung Rinjani, efektif per 9 Mei 2026. Kebijakan daerah ini merupakan langkah antisipatif berbasis data ilmiah untuk mengelola potensi ancaman bencana longsor selama periode musim penghujan yang diprediksi intensif. Regulasi diterbitkan berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terbaru dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sebagai bagian integral dari strategi mitigasi bencana terpadu daerah.
Analisis Geologi dan Deliniasi Zona Risiko Berdasarkan Pemetaan Kerawanan
Pemetaan kerawanan longsor oleh PVMBG di kawasan Gunung Rinjani mengidentifikasi kondisi tanah labil pada jalur pendakian tertentu, dengan korelasi signifikan terhadap curah hujan tinggi. Analisis morfologi dan data historis menghasilkan penentuan zona pembatasan akses khusus pada jalur via Sembalun Lawang, pada rentang elevasi 2.000 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Implementasi kebijakan ini didasarkan pada tiga indikator kerawanan utama yang telah diverifikasi secara ilmiah, yaitu:
- Struktur tanah tidak stabil dan karakteristik morfologi rawan gerakan tanah di zona elevasi kritis.
- Data historis dan proyeksi cuaca yang menunjukkan tren bencana hidrometeorologi berupa curah hujan ekstrem di wilayah tersebut.
- Potensi dampak signifikan terhadap keselamatan manusia dan ekosistem jika aktivitas wisata berlanjut tanpa mitigasi memadai.
Operasionalisasi Regulasi dan Strategi Pengawasan Teritorial
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menyusun skema operasional yang melibatkan multi-stakeholder. Rangkaian tindakan mencakup penempatan petugas pengawasan di titik-titik strategis jalur pendakian yang ditutup, serta sosialisasi intensif kepada komunitas pemandu lokal dan pelaku wisata. Langkah-langkah operasional ini ditujukan untuk mencapai tiga tujuan utama tata kelola wilayah:
- Minimalisasi risiko kecelakaan alam, terutama bencana longsor, yang dapat mengancam keselamatan wisatawan dan masyarakat sekitar.
- Penegakan kepatuhan terhadap regulasi daerah dalam pengelolaan Kawasan Rawan Bencana sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Pembangunan kesadaran kolektif berbasis data ilmiah di kalangan stakeholder terkait pentingnya mitigasi proaktif.
Kebijakan pembatasan akses ini tidak dirancang sebagai respons temporer semata, melainkan sebagai komponen strategis dari skema mitigasi bencana terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara. Pendekatan berbasis pemetaan kerawanan ini merepresentasikan langkah maju dalam tata kelola risiko di wilayah yang memiliki nilai ekonomi wisata tinggi namun secara geologis rentan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip safety first dalam pengelolaan destinasi alam. Sebagai catatan strategis, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada implementasi pembatasan, tetapi juga mengembangkan alternatif rute pendakian yang lebih aman berdasarkan kajian kerawanan terbaru dan mempersiapkan skema pemulihan ekonomi bagi para pemandu dan pelaku wisata terdampak, sebagai bagian dari tata kelola wilayah yang responsif dan komprehensif.
