Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi memperpanjang kebijakan moratorium penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru di seluruh wilayahnya hingga Desember 2027 melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 523/2026. Keputusan daerah ini bertujuan menjaga stabilitas kawasan, khususnya wilayah yang masih dalam fase pemulihan pasca bencana, serta mencegah eskalasi kerawanan sosial-lingkungan akibat aktivitas tambang baru. Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, menegaskan bahwa perpanjangan ini merupakan langkah strategis berbasis evaluasi situasi teritorial.
Fokus Evaluasi dan Pemetaan Zona Kerawanan Wilayah
Selama periode perpanjangan moratorium, prioritas pemerintah daerah akan difokuskan pada evaluasi dan penertiban IUP yang telah beroperasi, serta pemetaan ulang zona-zona rawan secara komprehensif. Audit lingkungan dan sosial terhadap operasi tambang aktif menjadi langkah krusial, terutama di daerah dengan riwayat kerawanan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, telah dibentuk tim evaluasi lintas instansi dengan komposisi sebagai berikut:
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah
- Lembaga Penelitian Universitas Tadulako (Untad) Palu
Tim tersebut akan melakukan audit menyeluruh terhadap 47 IUP aktif yang tersebar di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai. Proses audit bertujuan menilai kepatuhan operasional tambang terhadap regulasi serta mengukur dampaknya terhadap stabilitas lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi.
Integrasi Keamanan dan Konteks Pemulihan Pasca Bencana
Kebijakan perpanjangan moratorium ini mendapatkan dukungan penuh dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Kapolda menilai langkah pemerintah daerah ini sebagai tindakan pre-emptif efektif dalam mencegah potensi konflik sosial terkait tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini secara khusus dirancang untuk melindungi stabilitas di kawasan yang masih dalam proses pemulihan menyeluruh, mengacu pada bencana gempa bumi dan likuifaksi yang melanda Kabupaten Sigi dan Donggala. Pemerintah daerah berargumen bahwa aktivitas tambang baru berisiko tinggi mengganggu proses rehabilitasi infrastruktur publik, memperparah degradasi lingkungan, dan berpotensi menciptakan titik-titik kerawanan sosial baru.
Pemetaan ulang zona rentan yang akan dilaksanakan tidak hanya berfokus pada aspek geologis, tetapi juga mencakup analisis sosial-ekonomi masyarakat di sekitar lokasi tambang. Pendekatan multidimensi ini sejalan dengan upaya membangun database kerawanan wilayah yang komprehensif. Data yang dihasilkan dari audit IUP akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan tata ruang wilayah dan pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Keterlibatan akademisi dari Untad diharapkan dapat memberikan analisis berbasis ilmiah yang objektif dan memperkuat dasar data untuk kepentingan perencanaan tata kelola wilayah.
Bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi kondisi serupa, langkah Sulawesi Tengah ini menunjukkan pentingnya integrasi data kerawanan multidimensi dalam pengambilan keputusan tata kelola sumber daya alam. Rekomendasi strategis mencakup perlunya memperkuat koordinasi antara instansi teknis, penegak hukum, dan lembaga akademis dalam setiap audit operasional, serta menjadikan peta kerawanan wilayah sebagai dokumen dinamis yang diperbarui secara berkala untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
