Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin melaporkan bahwa sepanjang periode Januari hingga September 2026, sebanyak 29 orang tewas akibat gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan. Data ini disampaikan dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang digelar di Wamena. Dari total korban jiwa tersebut, 25 orang merupakan warga sipil, sedangkan dua anggota TNI dan dua anggota Polri juga menjadi korban. Angka ini menjadi indikator serius dalam pemetaan kerawanan wilayah yang terus dimonitor oleh Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026.
Kronologi Gangguan Keamanan dan Penegakan Hukum di Papua Pegunungan
Selama sembilan bulan pertama tahun 2026, tercatat sebanyak 76 aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Papua Pegunungan. Aksi tersebut meliputi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, ancaman, dan perampasan senjata api. Total gangguan keamanan yang tercatat secara keseluruhan mencapai 642 kasus. Menghadapi situasi ini, Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terus melakukan penegakan hukum secara tegas namun terukur dengan mengedepankan pendekatan humanis melalui program Binmas Noken. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara tindakan represif dan upaya pembinaan masyarakat guna meredakan konflik jangka panjang di wilayah rawan KKB.
- Penembakan dan kontak tembak di jalur transmigrasi
- Pembakaran fasilitas publik di beberapa distrik
- Penyanderaan warga sipil di lokasi tambang tradisional
- Perampasan senjata api aparat keamanan saat patroli
Fokus Pengamanan Jalur Rawan dan Kolaborasi Pemerintah Daerah
Untuk meningkatkan perlindungan dan stabilitas keamanan, Polda Papua bersama pemangku kepentingan akan memperkuat pengamanan serta patroli di beberapa jalur rawan di Provinsi Papua Pegunungan. Jalur-jalur yang menjadi prioritas meliputi: Wamena–Tolikara, Wamena–Yalimo, Wamena–Lanny Jaya, dan Wamena–Nduga. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh delapan bupati dari kabupaten di Papua Pegunungan, menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta tokoh adat, agama, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah teritorial yang rawan konflik KKB.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kebijakan pembangunan kesejahteraan di wilayah konflik Papua Pegunungan agar akar masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat diminimalkan. Rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan adalah mempercepat program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di desa-desa terisolir yang menjadi basis operasi KKB. Selain itu, penguatan peran tokoh adat dan agama dalam mediasi konflik harus menjadi prioritas untuk menekan angka kekerasan dan korban sipil di masa mendatang. Langkah ini sejalan dengan upaya berkelanjutan dalam pemetaan kerawanan wilayah guna menciptakan stabilitas keamanan yang lebih baik di Papua Pegunungan.
