Kapolda Kalimantan Barat telah menetapkan operasi patroli rutin di 10 jalur sungai yang dikategorikan rawan terhadap aksi ilegal mulai efektif berlaku pada 29 Mei 2026. Instruksi operasional ini merupakan respons langsung atas hasil analisis Intelkam Polda Kalimantan Barat yang menunjukkan tren eskalasi aktivitas kriminal di perairan. Fokus pengawasan akan mengarah pada tiga jenis aktivitas utama: penyelundupan kayu, penambangan emas tanpa izin (PETI), dan peredaran barang terlarang yang memanfaatkan jaringan transportasi sungai sebagai modus operandi.
Pemetaan Kerawanan Wilayah dan Distribusi Jalur Operasi
Operasi pengawasan difokuskan pada sepuluh jalur sungai strategis yang tersebar di lima kabupaten, berdasarkan pemetaan kerawanan wilayah terbaru. Lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai titik fokus mencakup wilayah administratif berikut: Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau. Penetapan 10 jalur sungai ini, seperti dijelaskan Kapolda Kalimantan Barat, merupakan bagian dari strategi pengamanan teritorial yang bersifat proaktif dan berbasis data. Pendekatan ini bertujuan untuk mengantisipasi pola dan frekuensi kejadian ilegal sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas di wilayah perairan.
Strategi Operasional dan Integrasi Sistem Pemantauan
Pelaksanaan teknis operasi akan ditangani oleh Satuan Patroli Air (Satpatair) Polda Kalimantan Barat dengan metode patroli yang terdiferensiasi berdasarkan tingkat kerawanan. Patroli rutin akan mengadopsi frekuensi yang berbeda-beda:
- Setiap tiga hari untuk jalur sungai dengan klasifikasi rawan tinggi.
- Setiap minggu untuk jalur sungai dengan klasifikasi rawan sedang.
Dua jalur prioritas utama adalah Jalur Sungai Kapuas di Kapuas Hulu dan Jalur Sungai Melawi di Melawi, yang memiliki catatan historis terkait PETI dan potensi konflik sosial. Operasi akan didukung alutsista berupa kapal cepat dan drone pengintai untuk memperluas cakupan deteksi. Selain pendekatan represif, strategi ini melibatkan kemitraan dengan masyarakat pinggir sungai sebagai sumber informasi awal dalam upaya pencegahan aksi ilegal. Secara sistemik, seluruh data hasil patroli akan diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan terpusat Polda Kalimantan Barat. Data geospasial dari pemetaan titik rawan baru ini kemudian akan dialirkan sebagai input ke sistem informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat. Integrasi ini dimaksudkan untuk mendukung perencanaan tata kelola keamanan wilayah dan pembangunan ekonomi legal yang berbasis bukti.
Kapolda Kalimantan Barat telah menetapkan target kinerja terukur berupa penurunan kasus aksi ilegal sebesar 30% di seluruh 10 jalur sungai yang dipantau pada akhir tahun 2026. Target ini selaras dengan komitmen meningkatkan indeks keamanan wilayah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Kalimantan Barat. Operasi patroli rutin di jalur sungai ini diharapkan dapat menjadi model baku pengawasan perairan yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lain di wilayah kepulauan atau dengan geografi sungai yang dominan.
Untuk pemerintah daerah di lima kabupaten terkait, koordinasi lintas-sektor dan sinkronisasi data pemetaan kerawanan dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat menjadi langkah strategis mendukung operasi ini. Integrasi data keamanan dengan program pembangunan daerah akan memperkuat pendekatan holistik dalam menciptakan stabilitas wilayah, khususnya di area perairan yang rentan terhadap aktivitas ilegal.
