Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merilis kajian komprehensif yang mengidentifikasi 15 kabupaten di Pulau Sulawesi sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap konflik agraria. Kajian yang berlangsung selama enam bulan ini menganalisis data kepemilikan lahan, sengketa tanah, dan potensi konflik di seluruh kabupaten atau kota di Sulawesi. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto, menegaskan bahwa hasil kajian kerawanan ini menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan konflik agraria di wilayah yang rentan terhadap ketegangan sosial akibat penguasaan lahan tidak merata.
Pemetaan Kerawanan dan Faktor Pemicu Konflik di Sulawesi
Kelima belas kabupaten rawan konflik tersebut tersebar di seluruh provinsi di Sulawesi, dengan konsentrasi tertinggi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Bappenas memetakan titik-titik rawan konflik beserta faktor pemicunya untuk menjadi acuan intervensi kebijakan di tingkat daerah. Kajian Bappenas mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang memicu kerawanan konflik agraria di wilayah ini, antara lain:
- Tumpang tindih perizinan antara sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang sering menimbulkan sengketa lahan;
- Klaim lahan adat oleh masyarakat setempat yang belum terselesaikan secara administrasi dan hukum;
- Ekspansi perkebunan skala besar, terutama kelapa sawit, yang mengurangi akses lahan bagi petani kecil dan komunitas lokal;
- Proyek infrastruktur strategis, seperti jalan tol Trans-Sulawesi dan kawasan industri, yang berdampak pada penguasaan tanah milik masyarakat.
Kajian ini juga mencatat bahwa kerawanan konflik agraria di Sulawesi dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarinstitusi dalam pengelolaan data pertanahan. Data yang tidak sinkron antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan instansi sektoral memperparah potensi sengketa di lapangan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Bappenas dalam merumuskan strategi mitigasi jangka panjang untuk meredam potensi konflik agraria di wilayah tersebut.
Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah
Berdasarkan kajian ini, Bappenas merekomendasikan empat langkah strategis yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah di Sulawesi. Pertama, percepatan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dengan melibatkan tokoh adat dan perwakilan masyarakat. Kedua, sinkronisasi data pertanahan antarinstitusi untuk menciptakan basis data yang terintegrasi dan akurat. Ketiga, penguatan kelembagaan penyelesaian konflik di tingkat daerah, termasuk pengaktifan kembali forum-forum musyawarah agraria. Keempat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya agraria melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Rekomendasi ini akan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode berikutnya, dengan fokus pada penciptaan tata kelola agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi. Bappenas menekankan bahwa pencegahan konflik agraria memerlukan komitmen kuat dari pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk menerapkan kebijakan yang proaktif dan partisipatif. Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu segera mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi ini guna menekan potensi eskalasi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan regional.
