Jakarta, 21 September 2026 – Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan melaporkan penurunan signifikan jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Per Senin (21/9/2026) pukul 20.00 WIB, total hotspot tercatat mencapai 688 titik, menurun drastis dibandingkan 1.532 titik pada hari sebelumnya. Meskipun demikian, Provinsi Kalimantan Tengah masih menjadi wilayah prioritas dengan konsentrasi hotspot tertinggi, meskipun mengalami penurunan dari 968 menjadi 228 titik. Data ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Penurunan Hotspot di Enam Provinsi Prioritas, Namun Kualitas Udara Masih Mengkhawatirkan
Penurunan hotspot terjadi merata di enam provinsi prioritas karhutla, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Secara keseluruhan, jumlah titik api di wilayah-wilayah tersebut turun sekitar 74,6 persen menjadi 360 titik. Rincian data hotspot per provinsi adalah sebagai berikut:
- Kalimantan Tengah: 228 hotspot (sebelumnya 968)
- Kalimantan Selatan: 71 hotspot (sebelumnya 39) – mengalami peningkatan
- Sumatra Selatan: 23 hotspot (sebelumnya 285)
- Kalimantan Barat: 18 hotspot (sebelumnya 112)
- Riau: 12 hotspot (sebelumnya 80)
- Jambi: 8 hotspot (sebelumnya 48)
Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling besar secara jumlah, diikuti Sumatra Selatan. Namun, Kalimantan Selatan justru mengalami peningkatan dari 39 menjadi 71 titik, menunjukkan bahwa dinamika kebakaran lahan masih fluktuatif dan perlu pemantauan ketat. Meski angka hotspot menurun, kualitas udara di berbagai wilayah Sumatra dan Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Beberapa titik di Kalimantan Tengah, seperti Kota Palangkaraya, bahkan mencapai kategori berbahaya. Kabut asap yang tebal mengganggu aktivitas warga dan transportasi udara, seperti yang terjadi di Bandara Tjilik Riwut yang sempat mengalami penundaan penerbangan. Kondisi ini menekankan bahwa penurunan titik api belum sepenuhnya mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah: Intensifikasi Pengawasan dan Mitigasi Dini
Untuk mengantisipasi peningkatan hotspot kembali, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dan provinsi prioritas lainnya perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis masyarakat dan teknologi. Pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan harus diperbarui secara berkala dengan melibatkan TNI/Polri dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, edukasi tentang bahaya pembakaran lahan untuk pertanian harus digencarkan, terutama pada musim kemarau. Rekomendasi strategis ini penting untuk menjaga kualitas udara dan mencegah kerugian ekonomi akibat kabut asap. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dan melakukan pembasahan lahan gambut secara terjadwal. Langkah mitigasi dini ini diharapkan mampu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang, serta melindungi kesehatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
