Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memperketat mekanisme pengawasan dan penanganan konflik agraria di wilayah Distrik Sorong Selatan melalui penerbitan Peraturan Gubernur No. 15/2026 oleh Gubernur Dr. Abraham Octavianus Atururi. Regulasi ini secara khusus menargetkan tiga distrik rawan, yaitu Salak, Teminabuan, dan Sayal, untuk mencegah eskalasi sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan perkebunan, dan pemerintah daerah. Instansi utama yang ditugaskan adalah Badan Resolusi Konflik Daerah (BRKD) Papua Barat dengan dukungan operasional dari Kepolisian Resor Sorong, menandai langkah strategis dalam tata kelola keamanan teritorial.
Pemetaan Kerawanan dan Data Konflik di Sorong Selatan
Distrik Sorong Selatan telah teridentifikasi sebagai wilayah dengan kerawanan konflik agraria yang signifikan berdasarkan data Pemprov Papua Barat hingga April 2026. Catatan resmi menunjukkan terdapat 12 kasus konflik terkait tanah yang masih belum terselesaikan, dengan empat di antaranya memiliki indikator potensi memicu tindakan kekerasan. Indikator kerawanan wilayah tersebut meliputi:
- Tumpang tindih klaim hak atas lahan antara komunitas adat dan entitas bisnis.
- Keterbatasan verifikasi dokumen kepemilikan yang sah secara hukum.
- Dinamika sosio-ekonomi yang kompleks di sekitar kawasan perkebunan skala besar.
Mekanisme Operasional dan Kronologi Penanganan
Peraturan Gubernur No. 15/2026 menetapkan protokol penanganan konflik yang terstruktur dan wajib dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur. Kronologi operasional yang diamanatkan melibatkan tiga tahap utama:
- Pemetaan partisipatif wilayah adat untuk mendokumentasikan klaim tradisional secara partisipatif.
- Verifikasi administratif dan hukum terhadap semua dokumen hak atas tanah yang dimiliki oleh berbagai pihak.
- Penyelenggaraan forum mediasi tripartit yang melibatkan perwakilan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah sebagai fasilitator.
Implementasi kebijakan ini juga mencakup peningkatan kapasitas personel BRKD dan polisi setempat dalam teknik negosiasi dan resolusi konflik berbasis budaya lokal. Pelibatan tokoh adat dan lembaga masyarakat dalam setiap forum mediasi menjadi kunci untuk membangun legitimasi proses. Diharapkan, pendekatan partisipatif ini tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga membangun sistem early warning untuk mencegah konflik serupa di masa depan, sekaligus memperkuat basis data teritorial pemerintah daerah.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah diimbau untuk tidak hanya berfokus pada aspek mediasi reaktif, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan penggunaan lahan dan tata ruang di Distrik Sorong Selatan. Rekomendasi kebijakan jangka panjang mencakup percepatan sertifikasi tanah adat, sinkronisasi data spasial antar-instansi, dan integrasi peta konflik ke dalam sistem perencanaan pembangunan regional. Langkah proaktif ini penting untuk memutus akar penyebab konflik agraria dan menciptakan tata kelola wilayah yang berkelanjutan serta kondusif bagi investasi yang bertanggung jawab.
