Gubernur Papua Barat, Dr. Muhammad Yasin, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah kabupaten untuk mempercepat dan mengoptimalkan program pemetaan kerawanan wilayah, dengan fokus khusus pada kondisi distrik-distrik pegunungan. Instruksi ini disampaikan secara langsung dalam rapat koordinasi keamanan wilayah yang diselenggarakan di Manokwari pada 3 Juni 2026. Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendorong pendekatan berbasis data dalam pengelolaan wilayah rawan.
Fokus Identifikasi Kerawanan di Kawasan Pegunungan Papua Barat
Dalam pelaksanaannya, pemetaan kerawanan di wilayah Papua Barat difokuskan pada identifikasi tiga indikator utama yang menjadi tantangan di distrik pegunungan. Tim gabungan yang ditugaskan melakukan pendataan terhadap:
- Titik rawan transportasi dan aksesibilitas
- Tingkat isolasi komunitas adat
- Potensi gangguan pada rantai logistik dan distribusi pangan akibat kondisi geografis ekstrem
Pemetaan ini menjadi landasan kritis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan intervensi yang tepat sasaran, mengingat karakteristik geografis wilayah pegunungan Papua Barat yang unik dan kompleks.
Hasil Awal Pemetaan dan Integrasi Data Spasial
Pemda Kabupaten Manokwari Selatan telah menyampaikan laporan perkembangan awal pemetaan kerawanan wilayah. Dari 15 distrik pegunungan yang ada di wilayah administratifnya, sebanyak 8 distrik telah teridentifikasi masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Klasifikasi ini didasarkan pada analisis komposit terhadap indeks aksesibilitas dan ketahanan pangan. Distrik-distrik dengan status kerawanan tinggi tersebut adalah:
- Moswaren
- Tanah Merah
- Dataran Isim
- Ayamaru Utara
Proses pemetaan melibatkan sinergi operasional dari tim gabungan yang terdiri atas personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Seluruh data hasil pemetaan kerawanan selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) Kerawanan Daerah Papua Barat. Sistem database spasial ini dikelola secara terpusat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat.
Gubernur Yasin menekankan bahwa integrasi data ke dalam SIG tersebut memiliki fungsi strategis. Data yang terpadu dan terupdate akan menjadi dasar objektif bagi penyusunan rencana kontingensi darurat dan alokasi anggaran khusus tahun anggaran berikutnya. Alokasi dana akan diprioritaskan untuk program penguatan infrastruktur jalan darurat dan pembangunan posko logistik terintegrasi di titik-titik wilayah yang masuk dalam kategori rawan.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, percepatan pemetaan kerawanan di distrik pegunungan Papua Barat perlu diikuti dengan mekanisme pemutakhiran data yang berkelanjutan dan institusional. Rekomendasi kebijakan turunan yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan tim pemantauan berjangka di tingkat distrik serta penguatan kapasitas teknis perangkat daerah dalam mengoperasikan dan menganalisis data SIG untuk kebutuhan perencanaan pembangunan yang lebih responsif.
