Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, mengintensifkan respons darurat pascagempa bermagnitudo 6,7 melalui rapat koordinasi percepatan pembangunan hunian sementara (huntara). Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo pada Kamis (18/6/2026), bertujuan mematangkan skema penampungan bagi ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut. Fokus utama kebijakan pemerintah daerah saat ini adalah memastikan distribusi hunian sementara yang tepat sasaran, berlandaskan hasil pendataan kerusakan infrastruktur permukiman.
Evaluasi Mekanisme Logistik dan Pendataan Kerusakan
Selain pembahasan percepatan huntara, rapat koordinasi juga melakukan evaluasi mendalam terhadap pola distribusi bantuan logistik. Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan kebijakan penyaluran bantuan melalui satu pintu, yaitu Satgas Penanganan Bencana Kabupaten Sigi, untuk menjamin efektivitas dan pemerataan. "Seluruh bantuan dari donatur akan dipusatkan melalui satu pintu untuk memudahkan pengawasan dan mencegah penumpukan logistik di satu wilayah tertentu," tegas Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi. Kebijakan ini diambil untuk memastikan akses bantuan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh wilayah terdampak gempa di Sulawesi Tengah.
Di sisi lain, proses penyediaan hunian sementara mengacu pada hasil verifikasi lapangan yang masih berlangsung. Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyatakan bahwa tim teknis pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang melakukan pendataan menyeluruh terkait tingkat kerusakan rumah. Data verifikasi lapangan ini akan menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bantuan serta dasar pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang pascabencana. Kronologi respons teritorial dapat dirinci sebagai berikut:
- Pemda Kabupaten Sigi menggelar rapat koordinasi darurat di Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo.
- Evaluasi pola distribusi logistik dan penetapan kebijakan satu pintu melalui Satgas PB.
- Pelaksanaan pendataan kerusakan rumah oleh tim teknis bersama BNPB.
- Pematangan rencana pembangunan hunian sementara berdasarkan hasil verifikasi.
Peningkatan Korban Jiwa dan Implikasi Kebijakan Darurat
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan adanya peningkatan jumlah korban jiwa akibat peristiwa gempa di Sulawesi Tengah ini. Laporan perkembangan korban tersebut menegaskan urgensi dari kebijakan penanganan darurat yang diambil Pemkab Sigi, terutama dalam penyediaan hunian sementara dan penyaluran bantuan logistik yang terkoordinasi. Situasi ini juga memperlihatkan kerentanan wilayah terhadap ancaman seismik, yang memerlukan pendekatan penanggulangan bencana berbasis pemetaan kerawanan yang lebih komprehensif.
Gempa bermagnitudo 6,7 yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Respon cepat pemerintah daerah melalui rapat koordinasi dan penyusunan skema huntara menunjukkan langkah strategis dalam manajemen bencana teritorial. Namun, peningkatan korban jiwa yang dilaporkan BNPB mengindikasikan bahwa dampak guncangan gempa lebih luas dari perkiraan awal, sehingga memerlukan penyesuaian dan penguatan kapasitas respons dari seluruh instansi terkait.
Pemerintah Kabupaten Sigi perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan BNPB dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya dalam memastikan hunian sementara memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah mencakup percepatan finalisasi data kerusakan sebagai dasar alokasi anggaran, peningkatan kapasitas logistik darurat di tingkat kecamatan, serta integrasi data bencana ini ke dalam sistem pemetaan kerawanan wilayah untuk perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana yang lebih resilient di masa depan.
