Erupsi Gunung Dukono yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, telah menelan tiga korban jiwa dari kalangan pendaki. Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, secara resmi mengonfirmasi insiden ini dan menegaskan bahwa jalur pendakian resmi ke gunung berapi dengan status Level II (Waspada) tersebut telah ditutup secara permanen oleh Pemerintah Daerah setempat sejak 17 April 2026. Korban terdiri dari gabungan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan pendakian tanpa melakukan koordinasi dengan otoritas daerah atau pemerintahan desa lokal.
Analisis Celah Pengawasan dan Kerawanan Wilayah
Dalam pernyataannya, Bupati Piet mengungkapkan adanya kerawanan sistemik dalam pengamanan kawasan rawan bencana tersebut. Meskipun jalur utama telah ditutup dan disosialisasikan kepada masyarakat, terdapat akses alternatif atau 'jalan tikus' yang belum sepenuhnya terkendali. Fakta ini mengindikasikan celah signifikan dalam pengawasan wilayah terpencil, terutama di zona bahaya geologis yang telah berstatus waspada. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penetapan status keamanan suatu wilayah harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi.
- Lokasi Kejadian: Lereng Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
- Status Gunung: Level II (Waspada) berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
- Kronologi: Pendakian dilakukan melalui jalur alternatif tanpa izin, bertepatan dengan periode aktivitas vulkanik.
- Respon Daerah: Penutupan jalur resmi telah diberlakukan, namun pengawasan di jalur alternatif belum optimal.
Implikasi terhadap Kebijakan Keamanan Teritorial Daerah
Insiden ini tidak hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi indikator kegagalan sistemik dalam pengelolaan kawasan rawan bencana. Pemerintah Daerah Halmahera Utara mengakui bahwa belum ada penempatan petugas khusus di titik-titik akses alternatif, yang menjadikan wilayah tersebut rentan terhadap aktivitas ilegal. Meskipun masyarakat lokal telah patuh terhadap ketentuan yang berlaku—ditandai dengan pemasangan rambu peringatan dan sosialisasi—ancaman justru datang dari pihak luar yang memanfaatkan celah pengawasan di area terpencil. Situasi ini menyoroti urgensi untuk memperkuat kerangka kerja keamanan teritorial yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif.
Kerawanan wilayah terhadap ancaman bencana geologis, khususnya gunung api, menjadi lebih kompleks dengan adanya faktor aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan menetapkan status dan menutup akses resmi, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pemantauan wilayah secara berkelanjutan, penegakan regulasi, dan koordinasi antarlembaga. Kabupaten Halmahera Utara, sebagai daerah dengan potensi vulkanik aktif, kini dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan aspek keamanan manusia dengan pengelolaan risiko bencana dalam kebijakan pembangunan wilayahnya.
Untuk mencegah terulangnya korban jiwa serupa di masa depan, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan penutupan area dan mekanisme pengawasan. Rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah meliputi: pertama, pemetaan ulang semua jalur alternatif dan titik rawan masuk ilegal di kawasan Gunung Dukono; kedua, penempatan posko pengawasan terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan petugas daerah di lokasi strategis; serta ketiga, penguatan sanksi administratif dan hukum bagi pelaku pendakian ilegal di zona bahaya. Langkah ini penting untuk menjamin bahwa kebijakan keamanan teritorial dan mitigasi bencana benar-benar operasional di lapangan.
