Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kewaspadaan dan menyiagakan personel guna mengantisipasi potensi bencana banjir bandang pascagempa yang mengguncang Kabupaten Humbang Hasundutan. Guncangan gempa tersebut dinilai mampu merusak struktur tanah, memicu tanah longsor, dan membentuk bendungan alami di daerah aliran sungai (DAS). Apabila bendungan alami tersebut jebol, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi, banjir bandang dapat melanda permukiman di sekitar bantaran sungai. Kepala Pelaksana BPBD Sumut melalui keterangan resminya meminta seluruh BPBD kabupaten/kota untuk memantau daerah rawan secara ketat dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan hingga desa. Langkah ini diambil sebagai respons awal terhadap kerentanan wilayah yang meningkat akibat bencana gempa.
Pemetaan Kerentanan Pascagempa dan Identifikasi Titik Rawan
Pemetaan kerentanan pascagempa difokuskan pada sejumlah titik yang berisiko tinggi mengalami gerakan tanah. Kawasan yang menjadi prioritas adalah lereng-lereng curam di sekitar episentrum serta sepanjang DAS yang berhulu di kawasan perbukitan. Tim Rapid Assessment telah diterjunkan untuk melakukan penilaian cepat atas kerusakan sekunder dan mengidentifikasi indikator kerawanan tambahan. Berdasarkan data awal, sejumlah retakan tanah ditemukan di permukiman warga yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain:
- Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Lereng curam di sekitar episentrum gempa yang berpotensi mengalami longsor;
- Sepanjang aliran sungai yang berhulu di kawasan perbukitan dan berisiko tersumbat material longsor.
Kondisi ini memerlukan perhatian khusus karena retakan tanah dapat mempercepat infiltrasi air hujan ke dalam lapisan tanah. Jika hujan deras berlangsung lama, tekanan air pori meningkat dan berpotensi menimbulkan kelongsoran. Oleh karena itu, BPBD terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pengawasan serta pemasangan alat peringatan dini sederhana di titik-titik rawan. Data pemetaan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun rencana kontingensi bencana hidrometeorologi, khususnya terkait banjir bandang dan tanah longsor.
Koordinasi Lintas Sektor dan Kesiapsiagaan Evakuasi
Untuk memperkuat respons darurat, BPBD Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan organisasi relawan dalam penyiapan posko komando serta skema evakuasi darurat. Langkah ini diambil agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi bencana susulan. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan kaki lereng diimbau untuk tetap waspada serta mengenali tanda-tanda alam, seperti hujan lebat berkelanjutan, perubahan warna air sungai menjadi keruh, atau terdengarnya suara gemuruh dari hulu. Adapun langkah antisipasi yang direkomendasikan kepada masyarakat meliputi:
- Segera mengungsi ke titik kumpul yang telah ditetapkan jika hujan lebat berlangsung dalam waktu lama;
- Menghindari aktivitas di sekitar tebing dan sungai saat curah hujan tinggi;
- Melaporkan tanda-tanda gerakan tanah kepada perangkat desa atau petugas BPBD setempat.
Langkah antisipasi ini diambil untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian material akibat potensi bencana susulan. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas, mengingat karakteristik wilayah Sumatera Utara yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi pascagempa. Rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah adalah mengintegrasikan data pemetaan kerentanaan ini ke dalam kebijakan tata ruang dan rencana penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui simulasi evakuasi rutin. Kewaspadaan berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana di wilayah terdampak.
