Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi merilis pembaruan Peta Kerawanan Bencana Hidrometeorologi untuk wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah pada 2 Juni 2026. Pemutakhiran data ini menetapkan tujuh kabupaten masuk dalam kategori kerawanan tinggi, yaitu Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Tolitoli, Buol, Banggai, dan Poso. Rilis tersebut merupakan bagian integral dari program Pemutakhiran Tahunan Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan berfungsi sebagai basis data primer bagi pemerintah daerah dalam perencanaan mitigasi dan penataan ruang berbasis risiko.
Analisis Indikator Kerawanan dan Penetapan Wilayah Prioritas
Penetapan status kerawanan tinggi pada ketujuh kabupaten di Sulawesi Tengah didasarkan pada analisis komprehensif terhadap empat indikator kunci. BNPB menyusun data melalui pendekatan multi-parameter yang meliputi:
- Intensitas dan frekuensi curah hujan ekstrem berdasarkan data klimatologis lima tahun terakhir
- Kondisi tutupan lahan dan tingkat perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai (DAS)
- Karakteristik topografi khususnya kemiringan lereng pada kawasan perbukitan dan pegunungan
- Riwayat dan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, dalam periode 2021-2025
Koordinasi Antar-Lembaga dan Langkah Mitigasi yang Direkomendasikan
Sebagai tindak lanjut operasional, BNPB telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mensosialisasikan peta kerawanan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan komunitas di 120 desa yang masuk dalam zona merah. Instruksi teknis telah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera memperketat sistem peringatan dini dan menyiapkan titik-titik evakuasi yang memadai. Rekomendasi mitigasi struktural dan non-struktural yang dikeluarkan mencakup beberapa program prioritas:
- Normalisasi dan pemeliharaan saluran air serta sungai utama di wilayah rawan banjir
- Program revegetasi dan penanaman tanaman permanen pada lereng-lereng kritis untuk stabilisasi tanah
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan siaga bencana (Tagana) hingga tingkat desa
- Integrasi peta kerawanan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten
Pemutakhiran peta kerawanan bencana hidrometeorologi ini merupakan instrumen vital bagi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan. Data yang terukur memungkinkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, khususnya untuk program pengurangan risiko bencana (PRB) dan kesiapsiagaan darurat. BNPB menegaskan bahwa efektivitas mitigasi sangat bergantung pada kecepatan respon daerah dalam mengimplementasikan rekomendasi teknis dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur tahan bencana di wilayah-wilayah yang tercatat memiliki tingkat kerawanan tinggi.
