Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Kamis, 24 September 2026, sebanyak 92.735 warga Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mengungsi pasca gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dari jumlah pengungsi sebelumnya, mengindikasikan dampak bencana yang lebih luas dari perkiraan awal. Para pengungsi tersebar di berbagai lokasi pengungsian di kabupaten-kabupaten terdampak gempa, dengan kondisi fasilitas yang masih terbatas. Pemerintah daerah bersama BNPB terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau.
Distribusi Bantuan dan Kendala Akses di Wilayah Terdampak
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa distribusi bantuan logistik terus dilakukan ke titik-titik pengungsian. Namun, tantangan akses transportasi ke daerah-daerah terpencil masih menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan. Kondisi geografis NTT yang berbukit dan rusaknya sebagian jalan akibat gempa memperlambat proses distribusi. BNPB bersama pemerintah daerah telah membangun posko-posko penanggulangan bencana di setiap kabupaten terdampak untuk mengkoordinasikan penanganan pengungsi serta memastikan data penerima bantuan tepat sasaran.
- Jumlah pengungsi tercatat 92.735 jiwa tersebar di beberapa kabupaten terdampak gempa.
- Lebih dari 15.000 unit rumah rusak berat, 45.000 unit rusak sedang, dan 43.000 unit rusak ringan.
- Fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan juga mengalami kerusakan.
- Akses transportasi terhambat di daerah terpencil, memperlambat distribusi bantuan.
Kerusakan Infrastruktur dan Koordinasi Penanganan Bencana
BNPB juga mencatat kerusakan infrastruktur yang cukup parah di wilayah NTT. Selain rumah tinggal, fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan turut rusak, mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat. Kerusakan ini menuntut adanya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar aktivitas pemerintahan dan sosial ekonomi dapat segera pulih. Pemerintah melalui BNPB terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pemulihan yang terintegrasi dan berbasis data.
Langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah NTT adalah penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas tanggap darurat di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, perlu adanya pendataan ulang kerusakan dan kebutuhan pengungsi secara berkala untuk memastikan alokasi bantuan tepat sasaran. Rekomendasi ini penting untuk mengurangi dampak bencana NTT di masa mendatang dan mempercepat pemulihan wilayah pasca gempa.
