Polres Ketapang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang menggelar Rapat Koordinasi terfokus membahas penanganan aksi teror berupa pembakaran dan penembakan yang berulang di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Rapat yang diselenggarakan pada Selasa, 7 April 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati tersebut secara resmi dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ketapang, perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur pemerintah kecamatan dan desa setempat, menandai tingkat keprihatinan yang tinggi terhadap eskalasi kerawanan di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Tegaskan Dukungan dan Komitmen Penanganan Terpadu
Dalam paparannya, Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengakui bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI dan Polri di lapangan. Namun, rentetan aksi teror yang masih berlanjut dinilai memerlukan langkah penyelesaian yang lebih serius, sistematis, dan terintegrasi. Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Ketapang menegaskan dukungan penuh terhadap setiap langkah operasional yang diambil oleh Polres Ketapang. Langkah konkret yang akan segera diimplementasikan adalah restrukturisasi Tim Pengendali, Pencegah, dan Penanganan Konflik (TP3K) Kabupaten. Restrukturisasi ini bertujuan untuk mempercepat respons dan penanganan terhadap konflik-konflik menonjol, dengan harapan dapat memutus mata rantai kekerasan di Air Upas.
Kapolres Paparkan Kronologi dan Cakupan Wilayah Terdampak
Kapolres Ketapang, Muhammad Harris, memberikan penjelasan mendetail mengenai kronologi dan cakupan geografis insiden. Rangkaian aksi teror di Kecamatan Air Upas tercatat telah memicu keresahan masyarakat sejak awal Februari 2025. Hingga saat rapat digelar, kepolisian telah mendokumentasikan 37 peristiwa pembakaran yang terkonsentrasi di dua desa. Polisi terus melakukan pengembangan penyelidikan dengan mengolah setiap Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari saksi mata. Upaya pengejaran terhadap pelaku juga secara intensif dilakukan, termasuk memburu Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Wilayah terdampak secara spesifik meliputi:
- Desa Petuakan, Kecamatan Air Upas
- Desa Gahang, Kecamatan Air Upas
Data 37 titik kejadian dalam kurun waktu lebih dari setahun mengindikasikan tingkat frekuensi gangguan keamanan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada terganggunya rasa aman warga, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan di tingkat desa. Koordinasi yang digelar antara kepolisian dan pemerintah daerah merupakan langkah korektif yang esensial untuk menyinkronkan strategi penanganan dari aspek hukum, keamanan, dan sosial kemasyarakatan. Restrukturisasi TP3K yang dijanjikan perlu diikuti dengan pembentukan skema respons cepat dan mekanisme pelaporan insiden yang terpusat untuk mempermudah pemantauan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang diharapkan dapat segera menerjemahkan komitmen rapat koordinasi menjadi aksi nyata di lapangan. Restrukturisasi Tim TP3K harus diarahkan untuk memperkuat posko terpadu di tingkat kecamatan, meningkatkan kapasitas aparat desa dalam deteksi dini konflik, dan membangun komunikasi rutin dengan tokoh masyarakat setempat. Selain penegakan hukum oleh kepolisian melalui pencarian DPO, pendekatan non-yustisia seperti mediasi dan dialog antar-komunitas perlu diintensifkan untuk mengurai akar permasalahan. Pemetaan kerawanan sosial berbasis data insiden pembakaran dan penembakan ini harus menjadi dasar bagi perencanaan program pemberdayaan ekonomi dan pembinaan sosial di Kecamatan Air Upas untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.
