Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago telah menetapkan prioritas wilayah pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk tahun 2026, dengan menyoroti enam provinsi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Penetapan ini merupakan bagian dari langkah pre-emptive pemerintah dalam pemetaan kerawanan wilayah berbasis data karakteristik lahan dan prediksi iklim, guna mengantisipasi dampak ekologis dan sosial-ekonomi yang lebih luas.
Pemetaan Wilayah Prioritas Berbasis Lahan Gambut dan Prediksi El Nino
Penentuan enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, didasarkan pada analisis mendalam terhadap dua faktor kunci. Pertama, karakteristik dominan lahan gambut di wilayah-wilayah tersebut yang sangat rentan terhadap kekeringan dan kebakaran. Kedua, prediksi meteorologis yang menunjukkan aktivasi gelombang El Nino diperkirakan mulai pekan ketiga Juni 2026. Periode puncak musim kemarau, yaitu Juli hingga September 2026, diproyeksikan akan memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan berskala luas di wilayah-wilayah tersebut.
Aktivasi Desk Koordinasi dan Langkah Kesiapsiagaan Terpadu
Sebagai respons terhadap pemetaan kerawanan tersebut, Menko Polkam telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali desk koordinasi penanggulangan karhutla 2026. Lembaga ini berfungsi menjalankan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah. Hingga Mei 2026, catatan luas kebakaran di lahan nasional telah mencapai 81.077 hektare, yang mempertegas urgensi langkah ini. Dalam pesannya, Menko Polkam menitipkan instruksi khusus agar seluruh pemangku kepentingan di enam provinsi rawan segera meningkatkan kesiapsiagaan melalui langkah-langkah operasional:
- Peningkatan intensitas dan cakupan patroli terpadu.
- Penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi.
- Optimalisasi fungsi posko komando di tingkat daerah.
- Penyiapan personel dan peralatan pemadam yang memadai.
Tiga fokus nasional telah ditetapkan sebagai pedoman kerja: mencegah kebakaran berskala besar, mencegah bencana asap lintas batas negara yang dapat merusak hubungan diplomatik dan kesehatan masyarakat regional, serta memperkuat sistem deteksi dan respons cepat melalui sinergi antar-pemangku kepentingan. Pendekatan ini menekankan pada pencegahan dan penanganan dini sebelum insiden berkembang menjadi bencana yang kompleks.
Bagi pemerintah daerah di enam provinsi prioritas, langkah strategis yang dapat segera diimplementasikan adalah mempercepat integrasi data pemetaan kerawanan lahan gambut ke dalam perencanaan tata ruang dan program pengelolaan lahan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan satuan tugas daerah serta alokasi anggaran yang memadai untuk operasi pencegahan menjadi faktor penentu keberhasilan. Sinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat untuk pemantauan cuaca dan peringatan dini kekeringan juga perlu diintensifkan guna memitigasi dampak fenomena El Nino.
