Jakarta, Swara Teritori — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa aksi penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, telah melampaui batas kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas eskalasi kekerasan yang terjadi di wilayah dengan indeks kerawanan konflik tinggi tersebut. Amelia mendesak pemerintah pusat bersama TNI untuk segera mempertimbangkan langkah tegas melalui operasi militer terbatas, khususnya di sektor-sektor yang masuk kategori daerah merah di Papua.
Optimalisasi Operasi Keamanan dan Pendekatan Berbasis Teknologi di Papua Pegunungan
Menurut Amelia, penanganan keamanan di Papua Pegunungan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan kewilayahan konvensional. Ia mendorong optimalisasi pendekatan berbasis teknologi, seperti penggunaan drone jarak jauh, untuk memetakan pergerakan kelompok bersenjata sekaligus menekan risiko jatuhnya korban sipil dalam setiap operasi keamanan. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat aspek intelijen dan pengawasan udara di medan yang sulit dijangkau seperti di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Amelia juga meminta TNI untuk memperkuat operasi penyekatan logistik, termasuk di wilayah perbatasan negara. Penyekatan ini bertujuan memutus rantai suplai makanan, bahan bakar, dan peralatan yang selama ini diduga menjadi penopang pergerakan KKB. Berikut beberapa titik strategis yang menjadi perhatian dalam operasi penyekatan:
- Perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini di wilayah Pegunungan Bintang
- Jalur logistik Sungai Baliem menuju Yahukimo
- Pos-pos pemeriksaan di perbatasan Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Asmat
- Kawasan rawan penyelundupan senjata dan amunisi di pesisir selatan Papua
Penguatan Kehadiran Negara dan Pemulihan Keamanan di Wilayah Rawan Konflik
Serangan yang menyasar warga sipil ini kembali menguatkan urgensi kehadiran negara secara nyata di wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah rawan konflik. Pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan bersama TNI-Polri diminta mempercepat program pemulihan keamanan dan pelayanan dasar di tengah masyarakat. Kedaulatan negara harus ditegakkan tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat lokal yang menjadi korban terdampak konflik. Lebih lanjut, Amelia menekankan bahwa penanganan komprehensif di Papua Pegunungan harus menggabungkan pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan penegakan hukum secara simultan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah pedalaman. Hal ini penting untuk memutus rekrutmen anggota KKB dari masyarakat yang masih rentan secara ekonomi dan sosial.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah Papua Pegunungan bersama jajaran muspida perlu menyusun peta kerawanan konflik terbaru yang berbasis data partisipatif. Langkah ini akan memudahkan penentuan skala prioritas penanganan di setiap distrik, terutama di kawasan yang selama ini menjadi basis pergerakan KKB. Integrasi antara pemetaan kerawanan, program pembangunan, dan operasi keamanan menjadi kunci untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Rekomendasi ini sejalan dengan semangat percepatan pembangunan di Papua yang tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Papua.
