Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaporkan bahwa kualitas udara di sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan serta Provinsi Sumatera Selatan selama sepekan terakhir masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi ini merupakan dampak langsung dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menyampaikan bahwa asap pekat telah mengontaminasi udara di wilayah permukiman dan pusat aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah di kedua provinsi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana asap lintas batas. Data indeks standar pencemar udara (ISPU) menunjukkan bahwa seluruh titik pemantauan di wilayah terdampak berada pada level tidak sehat hingga berbahaya, yang memerlukan respons cepat dari aparat teritorial.
Analisis Pemetaan Kerawanan dan Dampak Kesehatan Akibat Karhutla
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tercatat di 63 kabupaten/kota di Kalimantan dan Sumatera Selatan sejak 1 Agustus hingga 21 September 2026. Angka ini mencakup rincian sebagai berikut:
- 40.363 kasus ISPA diderita oleh balita, menunjukkan kerentanan kelompok usia dini terhadap penurunan kualitas udara akibat karhutla.
- Sebaran hotspot terkonsentrasi di lahan gambut dan kawasan hutan produksi, memperluas area terdampak asap di wilayah administratif seperti Kabupaten OKU, Banyuasin, Palembang, serta sejumlah daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
- Seluruh titik pemantauan ISPU di wilayah terdampak berada pada level tidak sehat hingga berbahaya, dengan konsentrasi kasus ISPA tertinggi terjadi di daerah dengan intensitas hotspot tertinggi.
Kondisi ini diperparah oleh karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar serta pola angin yang membawa asap ke kawasan permukiman. Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam menegaskan bahwa data ini menjadi dasar untuk mengalokasikan sumber daya kesehatan secara tepat sasaran, termasuk distribusi masker dan penguatan fasilitas kesehatan di titik-titik terparah. Pemetaan kerawanan wilayah menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu segera melakukan identifikasi zona merah karhutla untuk mitigasi dampak kesehatan yang lebih luas.
Upaya Penanggulangan dan Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah Daerah
Menanggapi situasi ini, Kemenko Polkam mengerahkan seluruh unsur penanggulangan karhutla, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemadam kebakaran daerah. Brigjen TNI Honi Havana menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara serius dan terpadu untuk memadamkan titik api serta mencegah meluasnya dampak kesehatan. Operasi pemadaman difokuskan pada kawasan gambut yang menjadi sumber asap terbesar, dengan dukungan teknologi modifikasi cuaca dan patroli terkoordinasi. Upaya ini melibatkan penguatan sistem peringatan dini serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Kalimantan dan Sumatera Selatan direkomendasikan untuk segera menyusun rencana kontinjensi karhutla yang terintegrasi dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit rujukan. Langkah konkret yang perlu diambil meliputi penyediaan stok oksigen dan obat-obatan ISPA secara memadai, pembentukan posko kesehatan di titik-titik rawan, serta penguatan patroli terpadu untuk mencegah pembakaran lahan. Koordinasi lintas wilayah juga krusial mengingat sifat asap yang lintas batas, sehingga diperlukan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan dampak karhutla secara kolektif. Hanya dengan sinergi dan respons cepat, dampak buruk terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat dapat diminimalisir secara signifikan.
